Bahlil Jadi Menteri dengan Penilaian Terburuk, Abdul Mu’ti Terbaik

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat penilaian terburuk dari publik dalam survei kinerja menteri Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik, dengan skor 8,1 dari skala 0-10.

Temuan survei Arawicaksa Institute ini menunjukkan penilaian publik terhadap para pembantu Prabowo tidak merata. Di tengah besarnya dukungan politik yang menopang pemerintahan, sejumlah menteri mendapat apresiasi atas kinerjanya, sementara yang lain justru berada di papan bawah.

Bahlil memperoleh skor rata-rata hanya 1,2. Di bawahnya, Menteri Desa Yandri Susanto mendapat skor 1,3, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai 1,5, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 1,6, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid 1,8.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan penilaian publik terhadap para menteri dipengaruhi oleh gebrakan maupun persoalan yang muncul selama mereka menjalankan tugas.

“Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Rudi dalam keterangan surveinya, Rabu, 13 Oktober.

Rendahnya penilaian terhadap Bahlil antara lain berkaitan dengan persoalan distribusi dan harga BBM. Meski harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan ketika harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga BBM nonsubsidi turut mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite dan memicu antrean di sejumlah SPBU.

“Meskipun pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” jelas Rudi.

Selain Bahlil, Yandri juga mendapat penilaian rendah di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa itu masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan dan penerimaan publik.

“Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik,” papar Rudi.

Sementara itu, Nusron mendapat sorotan berkaitan dengan perkara hukum yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan kementeriannya. Penilaian terhadapnya juga dibayangi isu kasus korupsi kuota haji yang disebut dalam survei tersebut masih bergulir di persidangan.

“Selain itu, nama Nusron juga disebut-sebut dalam kasus korupsi kuota haji yang saat ini masih dalam persidangan,” ujar Rudi.

Menteri lain yang masuk kelompok dengan penilaian terburuk adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan skor 2,0, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 2,1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini 2,2, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 2,2, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo 2,3.

Berbeda dengan Bahlil, Abdul Mu’ti menempati posisi teratas dalam penilaian kinerja menteri dengan skor 8,1. Posisi kedua ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang memperoleh skor 8,0.

Rudi menilai kinerja Abdul Mu’ti mendapat dukungan dari program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu agenda pemerintah di bidang pendidikan. Pada 2025, sebanyak 16.617 sekolah menjadi sasaran program tersebut. Jumlahnya diperluas pada 2026 hingga 71.744 sekolah, termasuk sekolah terdampak bencana dan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Fokus Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan diterjemahkan dengan baik melalui program revitalisasi sekolah yang masif dilakukan dalam dua tahun terakhir,” tutur Rudi.

Meski demikian, persoalan kualitas pendidikan masih membayangi. Rudi menyoroti kemampuan matematika siswa yang justru mengalami penurunan, dari skor 366 menjadi 364. Sementara itu, skor literasi membaca meningkat dari 359 menjadi 365.

“Hanya saja tantangan masih membayangi pada skor matematika, yang melemah dari 366 menjadi 364, menunjukkan masih beratnya persoalan pendidikan di Indonesia,” papar Rudi.

Di posisi kedua, Amran dinilai berhasil mendorong peningkatan produksi beras hingga Indonesia mencatat surplus. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton.

Namun, capaian tersebut masih menghadapi ancaman cuaca ekstrem, termasuk musim kemarau panjang dan El Nino, serta risiko bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan.

“Di sisi lain, keberhasilan swasembada pangan dibayang-bayangi musim kemarau panjang dan ancaman El Nino, hingga serangkaian bencana alam maupun kebakaran hutan dan lahan,” jelas.

Selain Abdul Mu’ti dan Amran, Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi berikutnya dengan skor 7,8. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperoleh skor 7,5, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 7,4 serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 7,1.

Prasetyo dinilai menonjol dalam menyampaikan sikap pemerintah, termasuk ketika memberikan teguran kepada menteri yang kebijakannya menuai kontroversi. Sementara itu, Teddy dinilai lebih aktif menjelaskan berbagai isu yang menjadi sorotan publik terhadap pemerintah.

Lima nama lain yang masuk daftar 10 menteri dengan penilaian terbaik adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan skor 6,8, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 6,7, Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir 6,5, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 6,4.

Di tengah penilaian yang timpang tersebut, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Evaluasi terhadap para menteri menjadi penting karena besarnya dukungan koalisi politik tidak otomatis membuat seluruh anggota kabinet memperoleh kepercayaan publik yang sama.

“Evaluasi terhadap kinerja dan penilaian para pembantunya di jajaran Kabinet Merah-Putih diharapkan berlangsung secara objektif, demi keberhasilan program-program ke depan dengan tetap memperhitungkan dukungan kekuatan-kekuatan politik yang ada,” ucap Rudi.

Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3–8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.