Wamenkeu Sebut Indonesia Punya Waktu 10-15 Tahun Kejar Pertumbuhan 8 Persen

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 10-15 tahun untuk memaksimalkan bonus demografi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai perlu dikejar sebelum jumlah penduduk usia produktif mulai menurun dan rasio ketergantungan meningkat.

Juda mengatakan besarnya jumlah penduduk usia kerja belum otomatis menjadi keuntungan ekonomi. Peluang itu baru bisa memberi hasil jika diikuti peningkatan keterampilan, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja.

“Indonesia sedang menghadapi peluang demografi yang tidak akan terulang atau tidak akan terbuka selamanya. Dalam sekitar 10-15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi dengan angkatan kerja besar, generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi serta pasar domestik yang luas,” kata Juda dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober.

Ia mengingatkan peluang tersebut bisa terlewat jika penciptaan pekerjaan tertinggal, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan, dan produktivitas tumbuh lambat.

“Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya,” ujarnya.

Juda menjelaskan rasio ketergantungan Indonesia diperkirakan naik dari 46,5 pada 2025 menjadi 46,8 pada 2030. Angkanya kemudian diproyeksikan mencapai 59,7 pada 2045.

Rasio ketergantungan menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang harus ditanggung kelompok usia kerja.

Menurut Juda, kondisi itu membuat waktu Indonesia memanfaatkan bonus demografi menjadi terbatas. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, kata dia, perlu dilihat dalam konteks mengejar kesempatan tersebut.

“Kalau sense of urgency 8 persen tidak kita lakukan secara bersama baik negara maupun swasta, maka kesempatan ini akan hilang,” kata Juda.

Selain mengejar pertumbuhan, Indonesia juga dinilai perlu keluar dari ketergantungan pada kegiatan ekonomi bernilai tambah rendah.

Juda mengatakan industri yang lebih kompleks perlu dikembangkan dengan mendorong inovasi serta memperkuat hubungan antara pendidikan, riset, teknologi, dan produksi.

Indonesia juga perlu mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, bukan hanya mengandalkan kepemilikan komoditas.

“Kita harus bergerak dari sekadar memiliki sumber daya alam menjadi menguasai kemampuan mengolahnya. Dari memproduksi barang menjadi merancang dan mengembangkan produk bernilai tambah tinggi. Dari sekedar menjadi pasar bagi produk-produk global menjadi bagian penting dari rantai nilai global,” kata Juda.