Blog

Digitalisasi Bansos Jangan Sampai Menghilangkan Hak Penerima

Digitalisasi Bansos Jangan Sampai Menghilangkan Hak Penerima

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan rencana pemerintah membagikan telepon seluler (ponsel) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) harus dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, digitalisasi penyaluran bansos merupakan langkah yang dapat dipertimbangkan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan kelompok rentan.Rencana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut dikaitkan dengan perluasan akses rekening perbankan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan target menjangkau sekitar 200 juta penduduk. Pemerintah juga menyampaikan rencana perubahan…
Read More
Komnas HAM Selidiki Dampak Karhutla di Kalbar, Hak atas Kesehatan hingga Air Bersih Jadi Sorotan

Komnas HAM Selidiki Dampak Karhutla di Kalbar, Hak atas Kesehatan hingga Air Bersih Jadi Sorotan

PONTIANAK - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap hak warga. Fokusnya bukan hanya soal asap, tetapi juga kesehatan, air bersih, pangan, dan tanggung jawab negara.Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pemantauan dilakukan karena karhutla terus berulang dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.“Kami menaruh perhatian serius terhadap karhutla, tidak hanya di Kalimantan Barat. Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini,” kata Anis di Pontianak, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.Komnas HAM juga mendalami tata kelola pencegahan dan penanganan karhutla. Berdasarkan informasi…
Read More
Keterbukaan Informasi Jadi Tolok Ukur Akuntabilitas Anggota Dewan

Keterbukaan Informasi Jadi Tolok Ukur Akuntabilitas Anggota Dewan

JAKARTA – Sikap tertutup anggota Komisi D DPRD dari PKS, Nabila Alhabsy, saat menghadapi pertanyaan wartawan menuai sorotan. Praktisi hukum dan komunikasi, Fajar Arifin, mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas wakil rakyat, terutama dalam persoalan yang menyangkut uang publik dan kepentingan masyarakat.Sejumlah isu yang ditanyakan wartawan meliputi anggaran sumber daya air senilai Rp5,7 triliun, kondisi operasional truk sampah, dugaan penjualan aset dan pungutan di depo sampah, serta keberlanjutan kerja sama TPST Bantargebang. Pertanyaan juga menyentuh krisis lahan makam, dugaan pencemaran lingkungan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.Fajar, lulusan Universitas Lampung, menilai pola komunikasi…
Read More
Sambut Peluncuran iPhone 18 Series, Dukung Gaya Hidup Modern Lewat Strategi Finansial Cerdas

Sambut Peluncuran iPhone 18 Series, Dukung Gaya Hidup Modern Lewat Strategi Finansial Cerdas

JAKARTA - Peluncuran iPhone terbaru selalu menghadirkan satu pertanyaan bagi para penggemarnya: “Kapan bisa punya?” Tahun ini, kehadiran iPhone 18 series kembali menjadi momentum yang dinantikan pengguna Apple. Bagi konsumen yang sudah memasukkan perangkat terbaru tersebut ke dalam wishlist, tantangannya bukan lagi sekadar memilih varian, tetapi bagaimana menyesuaikan pembelian dengan rencana keuangan yang bertanggungjawab. Menjawab peluang tersebut, Indodana PayLater, penyedia Buy Now Pay Later (BNPL) resmi yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan sejumlah pilihan pembiayaan untuk pembelian iPhone 18 series. Penawaran ini dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pengguna dalam mengatur pembayaran sesuai dengan tingkat…
Read More
Usai OTT KPK, Komisi VIII DPR Minta Pengawasan Internal BNPB Diperketat

Usai OTT KPK, Komisi VIII DPR Minta Pengawasan Internal BNPB Diperketat

MALANG - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperketat pengawasan internal setelah operasi tangkap tangan KPK di lingkungan lembaga tersebut.Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai mekanisme pengawasan sebenarnya sudah tersedia. Persoalannya, sistem itu dinilai belum cukup kuat mencegah dugaan pelanggaran.“Kalau secara mekanisme itu sudah ada, tinggal lebih diperketat lagi pelaksanaannya. Saya kira semuanya sudah berjalan tetapi ternyata bobol, itu yang perlu lebih diawasi oleh internalnya,” kata Marwan di Kota Malang, Jawa Timur, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.OTT KPK di lingkungan BNPB dilakukan pada Selasa, 13 Oktober. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan…
Read More
Raymond/Joaquin Tersingkir di Denmark Open 2026, Adaptasi Lambat Jadi Catatan

Raymond/Joaquin Tersingkir di Denmark Open 2026, Adaptasi Lambat Jadi Catatan

JAKARTA - Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus terhenti di babak pertama Denmark Open 2026 setelah kalah dua gim langsung dari pasangan Inggris Ben Lane/Sean Vendy.Raymond/Joaquin menyerah 19-21, 17-21 di SJF Arena, Odense, Denmark, Rabu.Joaquin mengatakan hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting setelah performa mereka sempat menurun sejak Kejuaraan Dunia.“Menurut saya, hari ini benar-benar jadi pelajaran buat kami. Sebelumnya, saya bilang saat turnamen terakhir dalam Kejuaraan Dunia, kami sedang dalam tren menurun dan kami pelan-pelan ingin naik lagi. Kami bersyukur, hari ini tetap ada hal positif yang bisa diambil,” kata Joaquin, disitat dari Antara yang mengutip PBSI, Rabu, 14…
Read More
Bahlil Laporkan Perkembangan RUU Migas ke Prabowo, Masih Rangkap Dua Jabatan

Bahlil Laporkan Perkembangan RUU Migas ke Prabowo, Masih Rangkap Dua Jabatan

JAKARTA - Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 14 Oktober.Bahlil mengatakan laporan mengenai RUU Migas menjadi salah satu agenda yang disampaikan langsung kepada Presiden setelah sebelumnya mewakili Prabowo membuka Trade Expo ke-41 di Tangerang.“Saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden. Ya, itu aja,” kata Bahlil.Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjawab pertanyaan mengenai statusnya yang masih menjalankan dua jabatan, yakni sebagai Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.Menurut Bahlil, hingga saat ini ia tetap menjalankan tugas sesuai perintah Presiden.“Sampai dengan hari…
Read More
Puluhan Toko Spare Part dan Bengkel Tutup Serentak di Kalbar, Warga Resah Ekonomi Lumpuh

Puluhan Toko Spare Part dan Bengkel Tutup Serentak di Kalbar, Warga Resah Ekonomi Lumpuh

Pontianak, Fokus Berita – Fenomena tutupnya puluhan toko spare part (suku cadang) dan bengkel mobil secara serentak di beberapa kabupaten di Kalbar yakni Singkawang, Mempawah (Pinyuh), Landak, Sanggau dan Sekadau, sudah 3 hari terakhir memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat.Penutupan massal ini disinyalir dipicu oleh merebaknya kabar angin terkait bakal adanya razia berskala besar dari aparat pusat.Dampak Ekonomi dan Logistik TerhantamDampak dari penutupan ini langsung menghantam roda perekonomian akar rumput. Sejumlah pengguna jalan dan angkutan logistik terlantar di jalan akibat kendaraan mogok tanpa kepastian spare part karena toko yang buka belum ada.Kondisi paling memprihatinkan dialami oleh para petani dan armada…
Read More
Febrie Adriansyah Siap Kembali Berantas Korupsi Jika Dibebaskan

Febrie Adriansyah Siap Kembali Berantas Korupsi Jika Dibebaskan

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyatakan siap kembali terlibat dalam pemberantasan korupsi jika dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dalam perkara dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang.Pernyataan itu disampaikan Febrie saat membacakan nota perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.“Bagi saya, pemberantasan korupsi adalah bentuk pengabdian. Saya memahami risikonya, tetapi saya tetap percaya bahwa hukum harus ditegakkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Febrie, dikutip dari Antara, rabu, 14 Oktober.Ia mengatakan siap melanjutkan pengabdian dan berharap tetap dilibatkan dalam penanganan perkara korupsi yang membutuhkan…
Read More
Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN

Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN

JAKARTA - Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pucuk pimpinan perusahaan listrik negara itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Rabu malam, 14 Oktober.Komisaris PLN Andi Arief membenarkan pergantian tersebut.“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” kata Andi Arief dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.RUPSLB PLN digelar secara daring mulai pukul 18.30 WIB dan dihadiri jajaran direksi, komisaris serta Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN.Andi mengatakan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata turut mengikuti rapat tersebut.Suroso sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Untuk sementara, ia…
Read More