Usai OTT KPK, Komisi VIII DPR Minta Pengawasan Internal BNPB Diperketat

MALANG – Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperketat pengawasan internal setelah operasi tangkap tangan KPK di lingkungan lembaga tersebut.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai mekanisme pengawasan sebenarnya sudah tersedia. Persoalannya, sistem itu dinilai belum cukup kuat mencegah dugaan pelanggaran.

“Kalau secara mekanisme itu sudah ada, tinggal lebih diperketat lagi pelaksanaannya. Saya kira semuanya sudah berjalan tetapi ternyata bobol, itu yang perlu lebih diawasi oleh internalnya,” kata Marwan di Kota Malang, Jawa Timur, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.

OTT KPK di lingkungan BNPB dilakukan pada Selasa, 13 Oktober. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi itu. Salah satunya Sekretaris Utama BNPB Rustian. Pihak lain yang turut diamankan terdiri atas pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta.

Marwan menilai pengawasan internal perlu dilakukan lebih menyeluruh agar perkara serupa tidak terulang.

Ia juga menyayangkan dugaan korupsi tersebut karena berkaitan dengan dana kebencanaan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Tentu dalam suasana yang seperti ini kami sangat prihatin,” ujarnya.

Menurut Marwan, jajaran BNPB tetap harus menjaga fokus pada penanganan bencana alam di berbagai daerah.

Di sisi lain, proses hukum terhadap perkara tersebut diserahkan kepada KPK.

“Sudah terjadi sehingga prosesnya harus dengan pendekatan hukum, sudah berjalan,” katanya.

KPK telah menahan lima orang setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring OTT.

Penahanan dilakukan setelah KPK menetapkan mereka sebagai tersangka. Namun, identitas seluruh tersangka belum diumumkan.

Sementara itu, Rustian telah menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu siang dan keluar tanpa mengenakan rompi tahanan.