Intelijen BIN Berperan dalam Operasi TNI di Maybrat, Tiga Pimpinan TPNPB-OPM Dilaporkan Tewas


JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN berperan dalam operasi TNI terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dalam operasi tersebut, tiga pimpinan kelompok itu dilaporkan tewas.

Lucky mengatakan informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata membantu aparat menentukan sasaran operasi sekaligus mengurangi risiko terhadap masyarakat sipil di sekitar lokasi.

“Berdasarkan informasi operasi yang disampaikan, keberhasilan penindakan tersebut didukung oleh informasi intelijen bernilai A1 dari Badan Intelijen Negara,” kata Lucky dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Oktober.

Operasi dilakukan pasukan gabungan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema terhadap TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya.

TNI melaporkan Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Manfret Fatem tewas dalam kontak senjata. Dua komandan batalyon, Anton Fatem dan Yesias Fatem, juga dilaporkan tewas.

Menurut keterangan Lucky, pasukan gabungan menemukan lokasi persembunyian Manfret bersama Anton Fatem yang disebut sebagai Komandan Batalyon Ayosami dan Yesias Fatem sebagai Komandan Batalyon Mosata.

“Ketiganya disebut melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak senjata,” ujar Lucky.

TNI melaporkan Manfret tewas di lokasi. Anton dan Yesias disebut tewas ketika berusaha melarikan diri menuju kawasan Sungai Frambu.

Pencarian terhadap dua jenazah yang dilaporkan tenggelam di sungai masih dilakukan.

Dari lokasi kontak senjata, personel TNI juga melaporkan mengamankan satu senjata api jenis AK-101, puluhan butir amunisi tajam dan satu bendera Bintang Kejora.

Lucky mengatakan dukungan intelijen penting dalam operasi keamanan di Papua karena informasi yang akurat dapat membantu menentukan sasaran dan mengurangi risiko bagi warga sipil.

Ia menegaskan seluruh personel di bawah Kogabwilhan III tetap diwajibkan menjalankan rules of engagement atau aturan pelibatan, mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati hak asasi manusia.

“Prinsip salus populi suprema lex esto, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan operasi,” katanya.

Menurut Lucky, keselamatan masyarakat sipil dan perlindungan terhadap warga tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan operasi di Papua.

Add VOI as a Preferred Source

Follow VOI news updates across Google.

+





Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *