Forum PRB DIY Soroti Dugaan Korupsi BNPB, Desak Reformasi Tata Kelola Dana Bencana

YOGYAKARTA – Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB DIY) mendesak reformasi tata kelola penanggulangan bencana menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026.

Forum PRB DIY menilai dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan, harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas birokrasi, transparansi anggaran, pengawasan berbasis risiko, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

Dalam siaran pers di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026), Forum PRB DIY menyatakan mendukung pengusutan perkara secara independen, profesional, transparan, dan menyeluruh, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan informasi awal KPK sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut, sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Forum PRB DIY berpandangan, penanganan perkara perlu mengungkap tidak hanya dugaan keterlibatan individu, tetapi juga kemungkinan kelemahan sistem, konflik kepentingan, dan relasi kuasa yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Ketika seseorang menghadapi bencana, ia berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya mampu dikendalikannya. Dalam keadaan demikian, negara berkewajiban hadir dengan kecepatan, kecakapan, integritas, dan belarasa,” demikian pandangan Ketua Umum Forum PRB DIY dalam siaran pers tersebut.

Forum itu menegaskan, dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan bukan semata persoalan keuangan negara. Persoalan tersebut juga menyangkut keselamatan manusia, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertugas memberikan perlindungan.

Korupsi Pengadaan Jadi Perhatian dalam Penanggulangan Bencana

Forum PRB DIY menilai dugaan penyimpangan di lingkungan BNPB perlu dilihat dalam konteks tantangan integritas birokrasi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Dalam siaran persnya, forum tersebut mengutip data Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang disebut turun dari skor 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022 dan 2023, naik menjadi 37 pada 2024, kemudian kembali turun menjadi 34 pada 2025.

Forum PRB DIY juga mengutip Survei Penilaian Integritas KPK 2025 yang menghasilkan skor nasional 72,32. Selain itu, siaran pers tersebut menyebut 446 dari 1.782 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2004–2025 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Data tersebut, menurut Forum PRB DIY, menunjukkan pentingnya pembenahan sistem untuk mencegah korupsi, tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap individu.

Dalam pengadaan kebencanaan, potensi kerawanan dapat muncul sejak penetapan kebutuhan, penyusunan anggaran dan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan kualitas, hingga distribusi bantuan.

Karena itu, forum mendorong evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pengadaan agar penggunaan dana kebencanaan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Integritas Harus Menjadi Bagian dari Pengurangan Risiko Bencana

Forum PRB DIY mengingatkan bahwa integritas dalam penanggulangan bencana berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Sekitar lima pekan sebelum OTT tersebut, Forum PRB DIY melalui rangkaian diskusi KNPRBBK XVII Regional Jogja 2026 telah mengangkat tema membangun integritas dan mencegah korupsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pendekatan hukum lingkungan.

Diskusi itu menyoroti bagaimana risiko bencana dapat terbentuk akibat keputusan pembangunan yang mengabaikan keselamatan, eksploitasi lingkungan, persoalan perizinan, lemahnya pengawasan, serta pengabaian terhadap kepentingan masyarakat.

Forum PRB DIY mengidentifikasi dua dimensi integritas yang perlu diperkuat. Pertama, integritas dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan untuk mencegah terbentuknya risiko bencana.

Kedua, integritas dalam sistem penanggulangan bencana agar anggaran dan sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat, memenuhi kebutuhan darurat, serta mendukung pemulihan.

Forum tersebut juga menekankan bahwa masyarakat terdampak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka harus diakui sebagai pemegang hak yang memiliki pengetahuan lokal dan berhak mengawasi kualitas, ketepatan, serta keadilan pelayanan kebencanaan.

Lima Agenda Reformasi Tata Kelola Kebencanaan

Untuk memperkuat integritas penanggulangan bencana, Forum PRB DIY mendorong lima agenda strategis.

Pertama, penegakan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. KPK didorong menelusuri dugaan penyimpangan dalam keseluruhan rantai pengambilan keputusan, hubungan pejabat dengan penyedia, serta kemungkinan konflik kepentingan berdasarkan alat bukti yang sah. Proses hukum juga harus menghormati hak setiap pihak dan tidak menggeneralisasi dugaan pelanggaran individu sebagai kesalahan seluruh aparatur BNPB.

Kedua, reformasi pengadaan kebencanaan berbasis risiko. Pemerintah bersama BNPB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga pengawasan terkait didorong mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai.

Sistem pengadaan perlu mendukung respons darurat yang cepat, sekaligus memastikan dokumentasi keputusan dapat ditelusuri, harga dan kualitas barang diperiksa secara wajar, serta konflik kepentingan dikendalikan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terdampak. Informasi mengenai alokasi anggaran, pengadaan, penyaluran bantuan, dan hasil pelayanan perlu dibuka secara proporsional. Forum PRB DIY juga mendorong penyediaan kanal pengaduan yang aman, mudah diakses, dan responsif, disertai perlindungan terhadap pelapor serta penjagaan data pribadi penyintas.

Keempat, integrasi pencegahan korupsi dengan pengurangan risiko bencana. Upaya antikorupsi perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, tata ruang, perizinan, pengelolaan lingkungan, dan investasi publik. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya dilakukan setelah penyimpangan terjadi, tetapi juga sejak proses pengambilan keputusan yang berpotensi membentuk risiko bencana.

Kelima, penguatan ekosistem integritas lintas aktor. Forum PRB, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan lembaga pemerintah didorong membangun pembelajaran bersama serta pengawasan partisipatif. Pendidikan antikorupsi dan etika kemanusiaan juga perlu diperkuat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan relawan, termasuk dalam pengelolaan bantuan, logistik, serta dana kemanusiaan.

Pelayanan BNPB Harus Tetap Berjalan

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Forum PRB DIY menegaskan bahwa keberlanjutan fungsi dan pelayanan BNPB harus tetap terjamin.

Masyarakat yang menghadapi ancaman maupun dampak bencana tidak boleh kehilangan hak atas pelayanan akibat persoalan hukum yang sedang ditangani.

Forum PRB DIY menilai keberhasilan reformasi kelembagaan tidak cukup diukur dari penambahan regulasi, pengawasan formal, atau pemanfaatan teknologi. Perubahan tersebut harus tercermin dalam perilaku organisasi dan peningkatan mutu pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Dalam perspektif kearifan Yogyakarta, Forum PRB DIY mengangkat nilai memayu hayuning bawana, yakni semangat menjaga keselarasan kehidupan dan lingkungan, sebagai pengingat bahwa integritas merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama dan keberlanjutan kehidupan.

“Penegakan hukum diperlukan untuk menghadirkan keadilan. Reformasi sistem diperlukan untuk mencegah pengulangan. Namun, keduanya harus berakar pada belarasa: kesadaran bahwa di balik setiap keputusan dan rupiah anggaran kebencanaan terdapat kehidupan manusia yang wajib dilindungi,” tegas Ketua Umum Forum PRB DIY.

Forum PRB DIY menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa integritas merupakan salah satu fondasi ketangguhan bencana. Tata kelola yang dapat dipercaya, penegakan keadilan, dan keberpihakan kepada kemanusiaan dinilai menjadi syarat penting untuk memastikan sumber daya kebencanaan benar-benar digunakan bagi keselamatan dan pemulihan masyarakat.