JAKARTA – Komisi II DPR RI menargetkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum selesai pada Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027. Salah satu isu yang akan dibahas adalah penggunaan teknologi informasi hingga kecerdasan buatan atau AI dalam pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah menyiapkan 25 agenda untuk menyusun RUU Pemilu. Pembahasan akan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, organisasi, hingga partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen.
“Maksimal akhir Desember atau awal Januari 2027 naskah akademik dan draf RUU Pemilu itu selesai dan kami akan serahkan menjadi bagian dari usul inisiatif DPR,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 5 Oktober.
Rapat perdana penyusunan RUU Pemilu akan digelar bersama Badan Keahlian DPR pada Kamis, 8 Oktober. Setelah itu, DPR memasuki masa reses mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Meski masih dalam masa reses, Komisi II berencana kembali menggelar rapat pada 2 November dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Pembahasan selanjutnya akan berjalan setiap pekan hingga Desember. Komisi II juga menjadwalkan pertemuan dengan partai politik nonparlemen pada 1 Desember.
“Ada yang ‘jemput bola’, ada yang diundang, ya, yang jelas kami sudah masukin ke agenda,” ujar Rifqinizamy.
Sejumlah isu krusial akan masuk pembahasan. Selain sistem dan desain pemilu, DPR juga akan membahas penegakan hukum kepemiluan, penggunaan teknologi informasi, serta kecerdasan buatan.
Rifqinizamy mengatakan proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu juga akan membuka ruang partisipasi dari berbagai pihak.
“Kita memastikan penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu ini bisa berjalan baik secara formil memenuhi meaningful participation dan secara materiil ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi,” katanya.
Jika target tersebut tercapai, naskah akademik dan draf RUU Pemilu selanjutnya akan diajukan sebagai bagian dari usul inisiatif DPR.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
