FWK Ingatkan Prabowo, Reshuffle Belum Cukup jika Daya Beli Rakyat Masih Tertekan

JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar perombakan besar Kabinet Merah Putih tidak berhenti pada pergantian pejabat. Kinerja kabinet baru, menurut FWK, akan dinilai dari kemampuannya menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama tekanan terhadap daya beli.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2021 Hendry Ch Bangun mengatakan sebagian masyarakat tidak terlalu mempersoalkan siapa yang masuk atau keluar kabinet ketika harga kebutuhan sehari-hari masih menjadi beban.

“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” kata Hendry dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis, 1 Oktober.

FWK mengapresiasi perombakan kabinet yang dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, perubahan tersebut diharapkan berujung pada peningkatan kinerja pemerintah dan pelaksanaan Asta Cita.

Perhatian FWK antara lain tertuju pada pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. FWK berharap pergantian pimpinan Polri diikuti peningkatan profesionalisme, pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Dalam proses di DPR, Suyudi menyampaikan salah satu fokus kerjanya adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”.

FWK juga menyambut penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Arrmanatha pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB di New York pada 2021-2024 serta Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako dan UNESCO pada 2019-2021. Sejak 21 Oktober 2024, ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

Suyudi dan Arrmanatha termasuk dalam 18 pejabat negara yang dilantik Prabowo di Istana Negara pada Kamis. Presiden antara lain melantik tiga menteri koordinator, dua menteri, satu wakil menteri koordinator dan empat wakil menteri.

Sejumlah posisi lain juga berubah. Listyo Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Komjen Dedi Prasetyo menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Jenderal Muhammad Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.

FWK turut mempertanyakan banyaknya perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.

Di sektor ekonomi, M Nasir dan Budi Nugraha menilai anggota kabinet baru menghadapi pekerjaan berat. Pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Pertanyaan juga diarahkan pada pembentukan kementerian dan badan baru, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Badan Reforma Agraria Nasional. FWK mempertanyakan urgensi dan efektivitas penambahan struktur tersebut ketika pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran.

Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata berharap dua Wakil Menteri Keuangan baru, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman, dapat memperkuat pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027.

Menurut Herry, salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian adalah menjaga daya beli masyarakat dari guncangan geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah.