JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan agar perekonomian Indonesia mampu menghadapi berbagai guncangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.
Penguatan tersebut semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian,” ujar Juda dalam Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026, Senin, 28 September.
Menurut Juda, dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.
Ia mengatakan APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons berbagai risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujarnya.
Ketahanan Sektor Keuangan
Di sisi lain, Juda mengatakan ketahanan sektor keuangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal ke kegiatan produktif.
Menurutnya, peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM dan inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing.
Juda juga menekankan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
“Efisiensi tidak selalu berarti ketahanan, sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting untuk memperkuat ketahanan tersebut.
Juda menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.
CB Fest 2026 Perkuat Kolaborasi
Dalam konteks tersebut, Juda menilai CB Fest 2026 relevan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antarpemangku kepentingan.
Forum tersebut membahas sejumlah isu, antara lain risiko ekonomi dan geopolitik global, kecerdasan artifisial dan layanan keuangan, masa depan pelaporan keuangan, pengelolaan cadangan emas, serta ketahanan operasional.
Bagi Kementerian Keuangan, Juda mengatakan penguatan ketahanan dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperdalam kerja sama dengan mitra internasional untuk menghadapi berbagai risiko dan memperkuat ketahanan perekonomian nasional.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+