BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Menkes Ingatkan Pasien Jangan Tetap Antre Lama

JAKARTA – Pemerintah menyetujui suntikan dana Rp20 triliun untuk memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan tahun ini. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tambahan anggaran tersebut juga harus diikuti perbaikan layanan rumah sakit. Pasien BPJS tidak boleh terus menghadapi antrean panjang atau kesulitan mendapatkan pelayanan.

Budi menyampaikan hal itu menjelang rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, tapi masyarakat antreannya tetap lama, masyarakat dibeda-bedakan kalau BPJS lebih sulit aksesnya,” kata Budi kepada wartawan.

Menurut Budi, tambahan dana Rp20 triliun telah disetujui untuk membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan sepanjang 2026. Pemerintah kini mulai membahas keberlanjutan kondisi keuangan lembaga tersebut pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Pembahasan itu melibatkan Budi bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Presiden Prabowo, kata Budi, ingin mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Namun, perhatian pemerintah tidak berhenti pada persoalan anggaran.

Perbaikan keuangan BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kelancaran pembayaran kepada rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit juga dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Budi menyoroti keluhan pasien BPJS yang masih menghadapi antrean panjang, kesulitan mengakses layanan, hingga dugaan perlakuan berbeda saat berobat.

“Kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus. Kan banyak di rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini,” ujarnya.

Karena itu, Budi mengatakan pembahasan bersama Presiden juga akan menitikberatkan pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Pemerintah ingin memastikan perbaikan pembayaran BPJS kepada rumah sakit diikuti peningkatan pelayanan bagi pasien.

Budi belum memerinci skema penggunaan tambahan dana Rp20 triliun tersebut maupun langkah khusus yang akan diterapkan untuk memperbaiki layanan rumah sakit.