JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, pemerintah masih menghitung kemampuan anggaran negara untuk menggantikan uang kuliah yang selama ini dibayar mahasiswa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, sejumlah opsi telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 September.
Perhitungan mencakup pendapatan kampus dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga pendapatan lain, termasuk program pascasarjana yang selama ini ikut menyubsidi program sarjana.
Brian mengungkapkan, kementeriannya telah menghitung standar biaya pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, dan kebutuhan setiap mahasiswa sejak 2024.
Perhitungan tersebut menjadi acuan munculnya angka Rp93 triliun yang sebelumnya ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR.
Meski demikian, angka tersebut belum menjadi keputusan anggaran. Pemerintah masih harus menyesuaikannya dengan kemampuan APBN.
Brian juga menegaskan bahwa pembiayaan program kuliah gratis tidak berkaitan dengan Danantara.
“Ini semuanya kan tentu tidak ada hubungannya dengan Danantara,” kata Brian.
Menurutnya, anggaran pemerintah nantinya akan menggantikan pendapatan UKT dan IPI yang selama ini digunakan untuk membiayai operasional kampus.
Prabowo menginginkan program tersebut dijalankan secepat mungkin. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Presiden telah menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tim itu melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
Brian memperkirakan perhitungan lanjutan dan pilihan tahapan pelaksanaan dapat diselesaikan dalam dua minggu hingga satu bulan.
Hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah berikutnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+