JAKARTA – Proyek pembangunan sistem tata air pompa di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, bakal memicu penutupan sejumlah ruas jalan hingga tahun depan. Kondisi itu dikhawatirkan memperparah kemacetan di salah satu jalur tersibuk di Jakarta Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengingatkan Pemprov DKI agar tidak asal menjalankan rekayasa lalu lintas selama proyek berlangsung. Sebab, tanpa proyek pun, Jalan Daan Mogot sudah lama dikenal sebagai titik kemacetan harian.
“Tanpa adanya proyek-proyek yang mengakibatkan rekayasa lalu lintas dan penutupan-penutupan ini saja, Jalan Daan Mogot itu sudah terkenal macet. Masyarakat jadi menderita karena itu setiap kali melaluinya dari hari ke hari,” kata William kepada wartawan Kamis, 21 Mei.
Menurut dia, penutupan jalan dalam waktu panjang harus dibarengi mitigasi lalu lintas yang matang. Jika tidak, dampaknya akan langsung dirasakan warga yang setiap hari melintas di koridor tersebut.
“Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas dan penutupan-penutupan jalan ini harus direncanakan secara serius dan dijalankan dengan baik. Pasti akan terjadi kemacetan, maka itu harus dimitigasi agar kemacetannya tidak menjadi terlalu parah. Apalagi, kalau berjalan sesuai dengan rencananya, penutupan tersebut bisa dilakukan hingga tahun depan,” ujarnya.
William menilai Pemprov DKI tidak cukup hanya meminta masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah juga harus menyiapkan alternatif transportasi yang memadai selama proyek berjalan.
Dia pun mendorong adanya penambahan layanan transportasi umum di sepanjang koridor Daan Mogot. Mulai dari armada Transjakarta hingga angkutan JakLingko dinilai perlu diperkuat agar warga tetap memiliki pilihan mobilitas di tengah potensi kemacetan panjang.
“Salah satunya, Pemprov DKI mungkin dapat meningkatkan frekuensi layanan transportasi umum. Di sepanjang Jalan Daan Mogot itu ada Transjakarta, kemudian ada angkot-angkot Jaklingko juga. Untuk sementara waktu pembangunannya berjalan, mungkin layanannya bisa ditambah,” ungkap William.
“Ini penting untuk memberikan masyarakat alternatif. Jangan sampai nanti warga hanya diminta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tidak ingin macet-macetan, tetapi dari Pemprov DKI sendiri juga tidak ada solusinya,” lanjutnya.
Selain soal rekayasa lalu lintas, William juga menyoroti potensi molornya pengerjaan proyek. Dia meminta pembangunan sistem tata air pompa itu tidak berlarut-larut melebihi target yang sudah ditetapkan.
“Juga jangan sampai pengerjaannya berlarut-larut. Kalau memang hanya diperlukan sampai tahun depan, maka pelaksanaannya juga cukup sampai tahun depan saja. Rekayasa lalu lintas dan penutupan jalanan ini tidak dapat dilakukan terlalu lama,” tutup dia.