JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Richard Marles mengatakan negaranya kecewa dengan gugatan dari perusahaan China yang mempunyai hak sewa mengelola Pelabuhan Darwin menolak untuk mengembalikannya ke kepemilikan lokal.
Perusahaan swasta China, Landbridge, memperoleh sewa 99 tahun atas pengelolaan Pelabuhan Darwin yang strategis pada tahun 2015. Kesepakatan itu memicu kritik dari Presiden AS saat itu, Barack Obama.
“Kami berkomitmen untuk mengembalikan Pelabuhan Darwin ke tangan Australia,” kata Marles kepada wartawan saat kunjungan ke Darwin pada Kamis 21 Mei, dikutip dari AFP.
Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese telah berjanji tahun lalu untuk mengembalikan pelabuhan di kawasan utara negaranya tersebut ke kepemilikan lokal.
Pelabuhan Darwin terletak di seberang pelabuhan pangkalan militer yang menampung 2.000 Marinir AS setiap tahun dan landasan pacu yang ditingkatkan untuk pesawat pembom AS — ke kepemilikan Australia.
Pada April 2026, miliarder pemilik Landbridge, Ye Cheng, mengajukan pengaduan di pengadilan Bank Dunia untuk sengketa investasi, dengan tuduhan bahwa Australia mendesak agar Landbridge menjual pelabuhan itu berarti melanggar perjanjian perdagangan bebasnya dengan China dan merupakan pendekatan diskriminatif.
“Kami kecewa dengan langkah-langkah yang telah diambil untuk membawa masalah ini ke pengadilan internasional. Jelas, kami akan melakukan segala daya upaya untuk membela masalah ini,” sambungnya.
Marles juga mencatat bahwa militer AS berkomitmen untuk “berbuat lebih banyak dari Darwin”.
Darwin adalah pelabuhan terdekat Australia ke Asia, dan pengiriman kargo komoditas termasuk bijih besi dan gas alam cair ke China telah mendominasi hubungan perdagangan.
Pada Januari 2026, duta besar China untuk Australia, Xiao Qian, memperingatkan bahwa jika Landbridge dipaksa untuk meninggalkan pelabuhan, hal itu dapat berdampak pada perdagangan dan investasi yang lebih luas antara China dan Australia.