Bocor Soal Ujian Picu Protes Gen Z, Menteri Pendidikan India Mundur


JAKARTA – Protes anak muda di India akhirnya mengguncang kursi menteri. Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah berminggu-minggu didesak bertanggung jawab atas kebocoran soal ujian yang berdampak pada jutaan siswa.

The Independent dikutip Sabtu, 25 Juli, melaporkan, Pradhan mengumumkan pengunduran dirinya pada Sabtu. Langkah itu menjadi konsesi besar pertama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi setelah demonstrasi, aksi duduk, dan mogok makan meluas di berbagai wilayah India.

Gelombang protes itu digerakkan Cockroach Janta Party atau CJP. Kelompok ini awalnya muncul sebagai platform satir, tetapi kemudian menjadi titik kumpul anak-anak muda India yang frustrasi terhadap pengangguran, kebocoran soal ujian, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah.

Nama “cockroach” atau kecoa dipakai para demonstran sebagai sindiran balik. Sebutan itu muncul setelah hakim senior India, Justice Surya Kant, dalam sebuah pidato menyamakan anak muda pengangguran India dengan kecoa.

Selama sepekan terakhir, puluhan ribu orang berkumpul di New Delhi. Mereka menuntut Pradhan mundur terkait kebocoran soal National Eligibility cum Entrance Test atau NEET.

NEET adalah ujian masuk fakultas kedokteran jenjang sarjana di India. Kebocoran soal pada Mei disebut berdampak pada sekitar dua juta siswa dan dikaitkan dengan sejumlah kasus bunuh diri pelajar.

The Independent menyebut demonstrasi itu menjadi salah satu bentuk pembangkangan publik paling terlihat terhadap pemerintahan Modi dalam beberapa tahun terakhir. Massa tetap turun ke jalan meski polisi menggunakan gas air mata dan tongkat untuk membubarkan demonstran yang mencoba bergerak menuju parlemen.

Pengunduran diri Pradhan langsung disambut para demonstran di Jantar Mantar, salah satu titik aksi utama di New Delhi.

“Kita berhasil,” kata pendiri CJP, Abhijeet Dipke.

Menurut Dipke, mundurnya Pradhan belum menutup seluruh tuntutan. Demonstran masih meminta kompensasi bagi keluarga pelajar yang bunuh diri dan tindakan terhadap aparat dalam pembubaran aksi pada 20 Juli.

“Kami masih punya dua tuntutan lagi. Kami tidak akan pergi begitu saja,” kata Dipke.

Ia mengatakan keluarga pelajar yang bunuh diri harus mendapat kompensasi satu crore rupee atau 77.700 pound sterling. Ia juga meminta tindakan terhadap polisi yang disebut bertindak keras terhadap demonstran.

“Ingat, jangan macam-macam dengan kecoa,” ujarnya.

Cockroach Janta Party juga menulis “DEMOKRASI MENANG!” di X setelah pengunduran diri Pradhan diumumkan.

Pradhan mundur saat polisi masih menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa muda di ibu kota India. Pengunduran diri itu terjadi beberapa jam sebelum para pemimpin aksi dijadwalkan kembali bertemu para menteri.

Dalam unggahannya, Pradhan mengatakan telah mengirim surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Narendra Modi.

“Dengan mempertimbangkan situasi yang muncul di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, agar kekuatan anti-nasional tidak memanfaatkan situasi ini, saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri,” tulis Pradhan.

Ia juga menyatakan sangat menghormati aspirasi, perasaan, dan harapan sah anak muda India.

Kabar pengunduran diri itu memicu sorak-sorai ribuan demonstran di pusat New Delhi dan sejumlah tempat lain.

Pemerintah sebelumnya menutup pintu keluar 18 stasiun metro di dekat lokasi protes. Internet di kawasan itu juga ditangguhkan untuk membatasi pergerakan massa.

Kemarahan publik membesar sejak Senin, ketika polisi disebut melukai banyak mahasiswa dalam pembubaran aksi. Saat itu, massa bergerak menuju parlemen untuk menekan pemerintah.

Protes yang digerakkan anak muda itu tidak hanya bicara soal bocornya soal ujian. Aksi tersebut juga membuka kemarahan lebih luas terhadap sulitnya lapangan kerja, korupsi, dan tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab.

Pemerintahan Modi sebelumnya berupaya meredakan tekanan dengan mengumumkan pengadilan jalur cepat untuk perkara kebocoran soal ujian. Pemerintah juga berencana mengajukan undang-undang untuk memperkuat sanksi terhadap kecurangan dan korupsi dalam sistem ujian.

Namun, Dipke mengatakan demonstran masih menuntut kompensasi bagi keluarga pelajar yang bunuh diri dan tindakan terhadap aparat dalam pembubaran aksi 20 Juli.

Add VOI as a Preferred Source

Follow VOI news updates across Google.

+





Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *