Tarif Trump Picu Ketidakpastian Dagang, China Kritik Perang Tarif

JAKARTA – Tarif baru pemerintahan Donald Trump kembali mengguncang perdagangan global. Ekonom memperingatkan, kebijakan itu bisa menekan rantai pasok, menaikkan biaya usaha, dan membuat konsumen membayar lebih mahal.

China Daily dikutip Sabtu, 25 Juli, melaporkan, pemerintah AS mengumumkan tarif baru pada Kamis. Kebijakan itu berlaku mulai Jumat untuk barang impor dari lebih dari 60 mitra dagang, termasuk China.

Tarif yang dikenakan berkisar 10 persen hingga 12,5 persen. Kebijakan baru ini menggantikan tarif sementara 10 persen yang diberlakukan pada Februari berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Masa berlaku tarif sementara itu berakhir pada malam sebelum kebijakan baru diterapkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Beijing menolak semua bentuk kebijakan tarif sepihak. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat.

“Posisi China mengenai isu ekonomi dan perdagangan China-AS konsisten dan jelas. Perang tarif dan perang dagang tidak melayani kepentingan kedua pihak,” kata Lin.

John Quelch, wakil rektor eksekutif sekaligus profesor ilmu sosial di Duke Kunshan University, menyebut langkah terbaru AS itu disayangkan.

Menurut Quelch, kebijakan tarif seperti ini mengikuti pola lama yang menambah biaya perdagangan dan kembali mengganggu rantai pasok. Negara yang terdampak, kata dia, kemungkinan harus melobi pengecualian untuk sektor tertentu.

“Bisnis berkembang dalam iklim aturan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi,” kata Quelch.

Ia mengatakan ketidakpastian kebijakan perdagangan dapat membuat perusahaan menunda investasi. Perusahaan juga bisa mencari pemasok dari lebih banyak negara dengan biaya lebih tinggi, lalu meneruskan tambahan biaya itu kepada konsumen.

Beban itu bisa muncul dalam bentuk harga barang impor yang lebih mahal.

Dampak akhirnya, menurut Quelch, adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan daya saing yang menurun.

Zhou Mi, peneliti senior di Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, mengatakan hubungan dagang yang konstruktif di antara ekonomi besar dunia tetap penting bagi kemakmuran global.

Menurut Zhou, pemerintah tetap memiliki prioritas nasional masing-masing. Namun, dialog berkelanjutan dan kerja sama berbasis aturan dinilai lebih efektif untuk menghadapi tantangan bersama.

Ia mengatakan sistem perdagangan internasional yang stabil tidak hanya menguntungkan eksportir dan investor, tetapi juga konsumen serta pekerja di berbagai negara.

Menurut laporan Politico, China kemungkinan menghadapi tarif tambahan 12,5 persen untuk sejumlah produk. Tarif serupa juga disebut berlaku bagi 43 negara lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

China Daily menyebut banyak perusahaan di AS sebelumnya memperingatkan bahwa tarif tambahan dapat mengganggu rantai pasok dan merugikan konsumen Amerika sendiri.

Tom Fullerton, ekonom sekaligus profesor di University of Texas at El Paso, mengatakan konsumen berpenghasilan rendah di AS akan menanggung beban paling berat dari tarif baru tersebut.

“Itu karena mereka membeli lebih banyak barang dagangan dibandingkan jasa, dan banyak dari barang-barang tersebut diproduksi di China atau mengandung komponen yang diproduksi di China,” kata Fullerton.

Menurut Fullerton, produsen AS juga harus membayar lebih mahal untuk komponen impor. Peritel AS pun menghadapi harga grosir lebih tinggi untuk barang konsumsi impor.

Sementara itu, pada Jumat, China memasukkan 14 entitas Uni Eropa ke daftar kendali ekspor. Daftar itu mencakup perusahaan terkait pertahanan Lafert SpA dan Rheinmetall AG.

Langkah tersebut menjadi tindakan balasan China atas paket sanksi putaran ke-21 Uni Eropa terhadap Rusia. Paket sanksi itu membatasi 14 perusahaan yang berbasis di China daratan dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong.

Kementerian Perdagangan China menyatakan eksportir dilarang mengirim barang penggunaan ganda kepada entitas yang masuk daftar tersebut.

Barang penggunaan ganda adalah barang yang dapat dipakai untuk kebutuhan sipil, tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan militer atau keamanan.

Kementerian itu juga menyebut organisasi dan individu di luar negeri dilarang memindahkan atau memasok barang penggunaan ganda asal China kepada entitas yang masuk daftar kendali ekspor.