JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan peraturan presiden yang mengatur tata kelola Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih rampung pekan ini.
Aturan tersebut disiapkan menjelang operasional puluhan ribu koperasi yang ditargetkan mulai berjalan pada Agustus hingga September.
“Minggu ini kelar,” kata Ferry seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 23 Juli.
Peraturan presiden itu dibutuhkan untuk memperjelas tata kelola Kopdes Merah Putih yang akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Koperasi tersebut disiapkan menjadi jalur penyaluran bantuan pemerintah dan barang bersubsidi di tingkat desa. Programnya mencakup bantuan sosial, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga elpiji 3 kilogram.
Ferry mengatakan Presiden dalam rapat menekankan kesiapan operasional koperasi agar program dapat berjalan sesuai rencana.
“Tadi soal persiapan operasionalisasi,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus hingga September. Jumlahnya ditargetkan mencapai 35.862 unit pada akhir tahun.
Penyiapan aturan menjadi penting karena koperasi akan berhubungan dengan penyaluran bantuan, barang bersubsidi, pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian.
Setelah dibangun dan dibenahi selama dua tahun, koperasi tersebut direncanakan diserahkan kepada desa untuk dikelola.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+