Fadli Zon Minta Raperda Kebudayaan Sulsel Tak Bergantung APBN

JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta pemajuan kebudayaan Sulawesi Selatan tidak hanya bergantung pada APBN. Ia mendorong pemerintah daerah menggandeng swasta, filantropi, dan pemerhati budaya agar pelestarian budaya berjalan lebih luas.

Hal itu disampaikan Fadli saat menerima Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yassir Machmud dan anggota Pansus Raperda Pemajuan Kebudayaan DPRD Sulsel di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 18 Juni.

Pertemuan itu membahas penyusunan Raperda Pemajuan Kebudayaan yang sedang digodok DPRD Sulsel.

Ketua Pansus Raperda Pemajuan Kebudayaan DPRD Sulsel Firmina Tallulembang mengatakan pihaknya telah menghimpun masukan dari pelaku budaya di Sulawesi Selatan.

“Kami telah menerima sejumlah usulan dari para pelaku budaya yang berada di Sulawesi Selatan terkait penyusunan Raperda Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Firmina.

Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan itu. Mulai dari penguatan regulasi, dukungan anggaran, penyelarasan kebijakan daerah dengan nasional, percepatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD di kabupaten/kota, hingga standar layanan kebudayaan.

Fadli mengatakan pemajuan kebudayaan membutuhkan kerja bersama. Tidak cukup hanya pemerintah pusat dan daerah.

“Saat ini Kementerian Kebudayaan tengah mendorong berbagai pihak untuk terlibat, tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, filantropis, serta para pemerhati budaya,” kata Fadli.

Menurut dia, kolaborasi penting agar pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Kementerian Kebudayaan juga menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus atau DAK nonfisik. Dana ini dapat digunakan untuk memperkuat taman budaya dan museum di daerah.

Fadli menyebut museum punya peran penting sebagai ruang pengenalan budaya.

“Museum merupakan etalase budaya sekaligus etalase peradaban yang memungkinkan masyarakat dan wisatawan mengenal kekayaan budaya Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menilai museum juga bisa menjadi sumber ekonomi budaya jika dikelola serius.

Fadli turut menyinggung perlindungan masyarakat adat. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar aspek kebudayaan dan masyarakat adat tidak terabaikan dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Yassir Machmud mengatakan Sulawesi Selatan memiliki pusaka budaya besar dari berbagai kerajaan yang pernah berkembang di wilayah tersebut.

Warisan itu, kata Yassir, menjadi modal penting untuk memperkuat identitas budaya daerah.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Staf Ahli Menteri Kebudayaan bidang Hubungan Antar Lembaga Ismunandar, Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, Direktur Warisan Budaya Agus Widiatmoko, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Andi Mirna.