JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengarahkan ekspor komoditas energi dan mineral secara terstruktur melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu diskusi hangat di kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo), Anggawira, mengingatkan agar skema ini tidak berubah menjadi monopoli baru.
“Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa keterlibatan BUMN dirancang sebagai enabler dan orchestrator ekosistem, bukan sebagai single player yang mematikan peran swasta. Kita harus belajar dari pengalaman global, intervensi negara yang terlalu dominan tanpa tata kelola yang lincah (agile) justru berisiko memicu inefisiensi dan distorsi harga,” kata Anggawira.
Anggawira memaparkan bahwa industri komoditas seperti batu bara selama ini beroperasi dalam ekosistem global yang sangat dinamis. Pelaku usaha terbiasa dengan fleksibilitas tinggi dalam negosiasi kontrak langsung dengan buyer luar negeri terkait harga, pengapalan (shipping), hingga spesifikasi kualitas.
Jika seluruh jalur ekspor dipaksa melewati satu pintu BUMN, Aspebindo mengkhawatirkan munculnya tambahan lapisan birokrasi (layer) yang dapat memperlambat proses transaksi dan persetujuan. Hambatan logistik ini dikhawatirkan dapat menciptakan bottleneck baru yang mengganggu arus kas (cashflow) produsen tambang, terutama skala menengah.
Lebih lanjut, sektor pertambangan saat ini juga tengah dihadapkan pada tantangan eksternal yang berat, seperti volatilitas harga global, kenaikan biaya produksi, sentimen transisi energi, dan persaingan ketat dari negara eksportir lain seperti Australia dan Rusia.
Oleh karena itu, Aspebindo meminta pemerintah memperhatikan empat aspek krusial sebelum kebijakan ini diketok palu:
- Kesiapan infrastruktur logistik BUMN yang ditunjuk,
- Kapasitas dan kompetensi trading tingkat global,
- Kemampuan melakukan lindung nilai (hedging) serta manajemen risiko yang mumpuni,
- Integrasi data produksi nasional secara real-time.
“Jangan sampai niat baik untuk memperkuat kontrol negara justru membuat biaya ekonomi semakin tinggi (high-cost economy) dan menggerus daya saing komoditas kita di pasar internasional,” tegas Anggawira.