JAKARTA – Indonesia mendorong UNESCO memperkuat perlindungan budaya di tengah pesatnya kecerdasan artifisial atau AI dan perubahan iklim. Teknologi dinilai bisa membantu pelestarian, tetapi tidak boleh mengambil alih peran masyarakat pemilik budaya.
Sikap itu disampaikan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Senin, 12 Oktober.
Satrya mengatakan perkembangan AI telah mengubah cara kebudayaan diciptakan, dilestarikan, dan disebarluaskan.
“AI harus tetap melayani kebudayaan, bukan mendefinisikan ulang identitas budaya tanpa partisipasi masyarakat pemiliknya,” kata Satrya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober.
Menurut Satrya, kemajuan AI membawa tantangan baru terhadap keragaman budaya, autentisitas, kekayaan intelektual, serta hak kreator. Karena itu, persoalan tersebut dinilai perlu ditangani bersama.
Di sisi lain, Indonesia melihat AI dan teknologi digital tetap memiliki potensi besar untuk membantu pelestarian budaya.
Salah satunya melalui pengalaman interaktif bagi generasi muda di museum. Namun, manusia tetap harus menjadi pusat dalam pemanfaatan teknologi tersebut.
Indonesia juga mendorong pengembangan konsep museum hidup atau living museum. Pendekatan ini dinilai relevan karena banyak tradisi dan sistem pengetahuan lokal di negara berkembang masih dipraktikkan langsung oleh masyarakat.
Satrya mencontohkan sistem Subak di Bali dan aturan adat Sasi di masyarakat pesisir Maluku. Keduanya menunjukkan hubungan antara pengetahuan lokal, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Selain tantangan AI, Indonesia juga meminta UNESCO memberi perhatian lebih besar pada dampak perubahan iklim terhadap kebudayaan.
“Indonesia memahami bahwa perlindungan budaya memerlukan kebijakan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan menempatkan masyarakat sebagai pusatnya,” kata Satrya.
Delegasi Indonesia juga mendorong penguatan institusi UNESCO melalui keterwakilan geografis yang lebih merata dan keseimbangan gender dalam struktur organisasi.
Diplomat Indonesia untuk UNESCO Sasi Hemawardhani mengatakan negara-negara yang masih kurang atau belum terwakili perlu mendapatkan peluang lebih besar.
“Indonesia mendorong strategi rekrutmen yang lebih terarah bagi negara-negara yang kurang terwakili maupun belum terwakili, dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi,” ujarnya.
Indonesia juga meminta UNESCO tidak berhenti pada komitmen. Dukungan konkret dinilai perlu diperkuat melalui bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan, terutama bagi negara berkembang.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+