JAKARTA – PDI Perjuangan menilai rotasi 88 perwira Polri menjadi langkah awal Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membangun tim kerja. Namun, pergantian pejabat dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan tata kelola, pelayanan, dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Kapolri baru menghadapi agenda pembenahan yang luas, mulai dari struktur organisasi hingga budaya kerja.
“Sebab masih setumpuk agenda menanti, mulai dari pembenahan tata kelola, struktural, dan kultural, yang kalau diterjemahkan menjadi program aksi mungkin akan berjilid-jilid naskah,” kata Said dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin, 12 Oktober.
Menurut Said, keputusan Suyudi merotasi jajaran kepolisian menunjukkan respons cepat terhadap harapan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyegaran organisasi.
Suyudi dilantik sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober, lalu menerbitkan surat telegram mutasi sehari setelahnya. Sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam rotasi tersebut, termasuk pergantian 19 kapolda.
Said menilai rotasi itu juga memberi ruang bagi perwira yang lebih muda untuk menduduki jabatan strategis.
“Artinya, rising star-nya Jenderal Suyudi juga ikut mengorbitkan bintang-bintang muda lainnya di jajaran kepolisian,” ujarnya.
Meski begitu, Said menegaskan pembenahan Polri tidak bisa berhenti pada mutasi.
Ia menyoroti komitmen Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR mengenai kepastian penanganan perkara, integritas penyidik, serta keterbukaan informasi kepada pelapor.
Menurut Said, persoalan pelayanan hukum masih menjadi tantangan besar.
“Tugas ini tidak semudah membalik tangan, sudah menjadi rahasia umum pelayanan penegakan hukum dari kepolisian adalah sebuah kemewahan bagi rakyat kebanyakan. Karena itu, timbullah pernyataan no viral no justice,” katanya.
Said menilai tantangan lain adalah membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat tanpa mengurangi profesionalisme serta kewibawaan institusi.
Menurut Said, kewibawaan kepolisian justru harus dibangun lewat kompetensi, pengendalian diri, integritas, dan ketegasan yang proporsional.
Kepercayaan publik, kata Said, hanya bisa diperkuat jika masyarakat melihat perubahan nyata dalam pelayanan, integritas personel, dan penggunaan kewenangan.
Ia juga menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan Polri.
“Agenda ini bisa dimulai dari keteladanan sikap dari para pemimpin polisi, termasuk dari Jenderal Suyudi sendiri, dapat membangun role model kepemimpinan bersama para pejabat utama Mabes Polri,” ujarnya.
Said berharap momentum awal kepemimpinan Suyudi dipakai untuk mempercepat pembenahan institusi.
“Seperti kata beliau di DPR, menjadi kepala kepolisian bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab,” katanya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi 88 perwira merupakan bagian dari penyesuaian organisasi terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus regenerasi kepemimpinan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+