Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Dudung Sebut Pemerintah Masih Mampu Atasi

JAKARTA – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional meski asap telah mengganggu penerbangan dan mendapat tanggapan dari negara lain. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani situasi tersebut.

“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober.

Pernyataan itu disampaikan setelah rapat penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo meminta penanganan dilakukan secepat mungkin. Pemerintah memusatkan perhatian pada enam provinsi, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan termasuk daerah yang menjadi konsentrasi.

Dudung mengatakan pemerintah juga menerima tanggapan dari negara lain mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

“Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya,” ujarnya.

Namun, tawaran bantuan dari negara lain belum dibahas dalam rapat tersebut.

“Belum, tadi belum dibahas,” kata Dudung.

Karhutla juga telah mengganggu penerbangan. Dudung mengatakan laporan BNPB menyebut pesawat sempat kesulitan mendarat di Palembang selama satu hingga dua hari akibat kondisi asap. Saat ini, penerbangan disebut sudah bisa kembali mendarat.

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan operasi udara dan darat. TNI dan Polri juga telah melakukan rotasi personel yang bertugas di lapangan.

Prabowo, menurut Dudung, meminta seluruh unsur tetap fokus pada pemadaman sekaligus memperkuat pencegahan sebelum kebakaran muncul.

“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujarnya.