Fadli Zon Dorong UNESCO Perkuat Repatriasi Artefak dan Tata Kelola AI

PARIS – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong UNESCO memperkuat pengembalian benda budaya ke negara asal sekaligus memastikan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI tidak memperlebar kesenjangan. Dua isu itu menjadi bagian dari tiga prioritas Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Kamis, 8 Oktober.

Fadli mengatakan Indonesia juga mendorong penguatan multilateralisme dan reformasi UNESCO agar organisasi tersebut lebih efektif dan responsif menghadapi konflik, ketimpangan, krisis iklim hingga perkembangan teknologi.

Salah satu perhatian Indonesia adalah repatriasi benda dan artefak budaya. Menurut Fadli, pengembalian warisan budaya merupakan bagian dari kedaulatan budaya.

“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” kata Fadli.

Indonesia saat ini terus bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembalikan benda budaya, termasuk Koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus atau Manusia Jawa.

Fadli meminta negara anggota UNESCO memperkuat kerja sama dalam pelindungan warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud, termasuk pengembalian dan restitusi benda budaya ke negara asal.

Selain repatriasi, Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas. Fadli mengatakan pemanfaatan AI harus tetap berpusat pada manusia dan dapat diakses secara lebih merata.

“Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Indonesia disebut sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Pemerintah mendorong dukungan yang lebih besar bagi negara berkembang dalam bentuk keahlian, peningkatan kapasitas dan kebijakan AI.

Prioritas berikutnya adalah menjaga UNESCO sebagai ruang dialog di tengah perbedaan politik serta mendorong reformasi melalui agenda UNESCO-80. Indonesia menginginkan organisasi tersebut lebih efektif, lincah dan responsif tanpa mengurangi mandat dasarnya.

Fadli juga menyoroti keterwakilan negara-negara Asia dan Pasifik di Sekretariat UNESCO yang dinilai masih belum seimbang. Indonesia meminta komposisi yang lebih representatif agar legitimasi dan efektivitas organisasi semakin kuat.

Dalam pidatonya, Fadli turut menyinggung dampak konflik terhadap warga sipil, sekolah, universitas, perpustakaan, situs budaya, tempat ibadah, jurnalis dan pendidik.

Ia meminta UNESCO terus mendokumentasikan kerusakan, melindungi warisan budaya, menjaga keberlanjutan pendidikan dan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak konflik.

“Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik,” kata Fadli.

Menurut Fadli, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan akses informasi tetap menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian.