JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan atau FWK menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan belum cukup serius dan sistematis. Kabut asap yang berkepanjangan disebut mulai menekan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan kondisi itu semakin mengusik karena di tengah kesulitan warga, muncul kabar operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
“Kondisi ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB. Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” kata Raja Pane saat membuka Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu, 14 Oktober.
Diskusi itu dihadiri mantan Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry Ch Bangun, sejumlah pengurus FWK, koordinator FWK dari berbagai daerah, serta Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad.
Sorotan paling keras datang dari Kalimantan Selatan. Koordinator Daerah FWK Kalsel Zainal Helmie mengatakan karhutla berkepanjangan telah mengganggu kesehatan masyarakat, ekonomi, transportasi, dan pendidikan.
Menurut Zainal Helmie, sekolah sudah diliburkan dan anak-anak harus belajar dari rumah. Jadwal penerbangan juga tidak menentu.
“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” kata Zainal Helmie.
Ia mengatakan muncul persepsi bahwa Kalimantan Selatan seperti menjadi “anak tiri” karena perhatian pemerintah pusat dinilai lebih besar kepada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Dampak serupa juga dirasakan di Kalimantan Tengah. Koordinator FWK Kalteng M Harris Sadikin mengatakan kabut asap tebal hampir setiap hari menyelimuti Palangka Raya.
Menurut Harris, penerbangan dari Palangka Raya sudah terganggu hampir sebulan. Warga juga mengurangi aktivitas di luar rumah.
Kondisi tersebut, kata Harris, ikut menekan usaha mikro, kecil, dan menengah karena omzet turun. Dampaknya dikhawatirkan merembet ke kemampuan membayar kredit dan memperlambat ekonomi daerah.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” kata Harris.
Keluhan mengenai kondisi darurat karhutla juga disampaikan perwakilan FWK dari Kalimantan Timur. Sementara Koordinator FWK Papua Tengah Suroso Miswan menyoroti dampak kemarau panjang yang ikut menyulitkan kehidupan masyarakat.
Sejumlah peserta diskusi, termasuk Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad, juga mempertanyakan mengapa pemerintah belum memanfaatkan tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk membantu penanganan karhutla.
Hendry Ch Bangun mengatakan karhutla yang berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah mulai memicu frustrasi masyarakat.
Menurut Hendry, dampak yang dirasakan tidak hanya berupa gangguan kesehatan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan transportasi.
Ia menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemadaman melalui operasi darat maupun udara belum dirasakan merata oleh masyarakat di lapangan.
Sementara Koordinator Ekonomi FWK Herry Sinamarata meminta pemerintah tidak menunggu api padam untuk melindungi masyarakat yang terdampak.
Menurut Herry, perlindungan sosial perlu segera diberikan, termasuk kepada UMKM yang terpukul oleh karhutla.
“Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak,” katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+