JAKARTA – Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN akan memetakan lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG untuk menentukan kawasan yang paling kritis dan harus lebih dulu dipulihkan.
Kepala BPGMN Prof. Satyawan Pudyatmoko mengatakan setiap kawasan gambut memiliki tingkat kerusakan berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan.
“Ada sekitar 500 sekian Kesatuan Hidrologis Gambut yang juga akan kita petakan,” kata Satyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Oktober.
Ia membandingkan pemetaan KHG dengan daerah aliran sungai yang memiliki kategori kritis dan sangat kritis.
“KHG juga demikian, akan kita petakan,” ujarnya.
Menurut Satyawan, hasil pemetaan akan digunakan untuk menentukan wilayah yang lebih dulu ditangani.
“Artinya, kita akan mengetahui KHG mana saja yang kritis. KHG yang kritis itulah yang akan kita prioritaskan untuk disehatkan kembali,” kata Satyawan.
BPGMN juga akan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengetahui kapan dan di mana gambut mulai mengering serta lokasi yang memiliki risiko kebakaran.
Menurut Satyawan, pengelolaan gambut membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang.
Karena itu, dalam struktur badan akan dibentuk kelompok ahli yang mencakup bidang gambut, hidrologi, revegetasi, serta sosial ekonomi.
Kelompok ahli serupa juga akan dibentuk untuk pengelolaan mangrove.
Satyawan mengatakan pemulihan tidak hanya dilakukan pada gambut yang pernah terbakar, tetapi juga pada kawasan mangrove yang mengalami deforestasi.
Targetnya, kawasan yang sebelumnya berulang kali terbakar dapat secara bertahap berhenti mengalami kebakaran.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+