Tiga Asosiasi Prancis Minta Pengadilan Hentikan Pengiriman Komponen Militer ke Elbit Systems

JAKARTA – Tiga asosiasi Prancis meminta pengadilan di Paris menghentikan pengiriman komponen untuk kendaraan militer kepada perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems. Mereka membawa persoalan itu ke pengadilan dengan merujuk kewajiban Prancis berdasarkan hukum internasional dan menilai negara gagal bertindak.

Menurut Anadolu Agency, dikutip Senin, 12 Oktober, permohonan diajukan pada Jumat oleh asosiasi Prancis-Palestina NIDAL, organisasi HAM ASER, serta JURDI atau Jurists for Respect for International Law ke Pengadilan Administrasi Paris.

Ketiganya menggunakan prosedur darurat untuk perlindungan kebebasan fundamental. Mereka meminta hakim memerintahkan pemerintah memeriksa klasifikasi barang, memastikan apakah izin ekspor telah diterbitkan, mengetahui siapa pihak yang akan menggunakan barang tersebut, serta menangguhkan pengiriman.

Gugatan diajukan setelah muncul laporan bahwa Mijno Precision Gearing SAS, perusahaan berbasis di Saint-Etienne, berupaya mengirim planetary gearbox, yakni sistem roda gigi yang menjadi bagian dari transmisi kendaraan militer, kepada Elbit Systems Land, divisi sistem darat Elbit Systems.

Pengiriman semula dijadwalkan berangkat menggunakan penerbangan Air France pada 8 Oktober. Namun, barang itu dilaporkan tidak dimuat setelah muncul peringatan dari kelompok masyarakat sipil dan mobilisasi serikat pekerja di Bandara Roissy.

Menurut pernyataan ketiga asosiasi, pengiriman kemudian dijadwalkan berangkat dari Bandara Paris-Charles-de-Gaulle pada Sabtu menggunakan penerbangan El Al.

Mereka menilai persoalan tersebut menunjukkan “kelalaian negara Prancis untuk bertindak”.

“Komponen presisi yang diproduksi di Prancis tidak dapat dikirimkan kepada sebuah entitas yang kegiatannya sepenuhnya bersifat militer tanpa pengawasan negara yang efektif. Para pekerja dan aktivislah yang mencegah keberangkatan pertama. Sekarang menjadi tanggung jawab negara, atau jika tidak, hakim, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum,” kata ketiga asosiasi.

Mereka juga berpendapat Prancis dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pengiriman tersebut tetap diberangkatkan.