Zero ODOL Tak Cukup Razia Truk, Pemerintah Dorong Logistik Beralih ke Kereta dan Kapal

JAKARTA – Pemerintah menilai kebijakan zero Over Dimension Overloading atau ODOL tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penindakan terhadap truk di jalan. Peralihan sebagian angkutan barang ke kereta api dan kapal laut dinilai perlu agar distribusi tetap lancar dan biaya logistik tidak melonjak.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengatakan distribusi logistik di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada angkutan jalan raya.

“Kebijakan pembersihan jalan dari truk ODOL tidak akan pernah berhasil secara optimal hanya dengan mengandalkan penindakan di jalan raya tanpa didukung sistem angkutan multimoda,” kata Atong dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.

Ia menyampaikan hal itu dalam Focus Group Discussion tentang implementasi zero ODOL untuk logistik Indonesia.

Menurut Atong, penyesuaian kapasitas muatan truk sesuai aturan harus dibarengi dengan pilihan moda lain. Tanpa alternatif yang memadai, pembatasan muatan berisiko menekan efisiensi usaha dan biaya distribusi.

“Hal itu penting untuk menjaga efisiensi operasional pengusaha sekaligus memastikan stabilitas harga barang di pasar,” ujarnya.

Pemerintah melihat kereta api logistik menjadi salah satu pilihan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dalam satu rangkaian tanpa menambah beban jalan raya.

Transportasi laut juga dinilai penting, terutama untuk pengiriman barang jarak jauh antarpulau maupun antarprovinsi.

“Artinya, multimoda menjadi kunci utama agar logistik tetap murah dan efisien, sementara jalan raya tetap aman dan terjaga kualitasnya. Potensi ini perlu terus dioptimalkan,” kata Atong.

Namun, peralihan dari truk ke kereta api dan kapal laut tidak bisa dilakukan sekaligus. Atong mengatakan penerapannya perlu bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem distribusi.

“Staging ini menjadi sangat penting agar nanti ada masukan dari para pelaku usaha untuk menyesuaikan ke arah sana. Jadi, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Menurut Atong, moda alternatif juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap angkutan truk.

“Yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah mempersiapkan moda alternatif selain truk,” kata Atong.

Ia mengingatkan kebijakan transportasi dan logistik tidak bisa dipisahkan dari industri dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan aturan yang terlalu cepat atau tidak disiapkan dengan baik dapat berdampak pada biaya usaha dan daya saing industri.

“Kita berharap agar pengaturan kebijakan terkait transportasi itu harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nantinya,” ujarnya.