Milton Dick Terpilih Jadi Presiden IPU, Puan Dorong Parlemen Dunia Perkuat Perdamaian

ARUSHA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia Milton Dick terpilih sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union atau IPU periode 2026-2029. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kepemimpinan baru itu memperkuat peran parlemen dunia dalam menghadapi konflik, ketimpangan, dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

Pemilihan Presiden IPU ke-32 digelar dalam rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Jumat, 9 Oktober.

Milton meraih 56 persen suara. Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova memperoleh 33 persen, sedangkan sisa suara diraih Senator Chile Rojo Edwards Silva.

Milton menggantikan Tulia Ackson dari Tanzania yang memimpin IPU selama tiga tahun terakhir.

“Saya hadir langsung di hari pemilihan Presiden IPU periode 2026-2029. Kehadiran saya adalah bentuk dukungan pribadi dan lembaga parlemen Indonesia terhadap proses pemilihan Presiden IPU ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, 9 Oktober.

Puan bersama delegasi DPR RI ikut memberikan suara dalam pemilihan yang digelar di Arusha International Conference Centre.

Ia berharap kepemimpinan Milton membawa pembaruan dalam organisasi parlemen dunia tersebut.

“Selamat kepada Yang Terhormat, Ketua DPR Australia Milton Dick yang terpilih sebagai Ketua IPU ke-32. Kami menantikan gebrakan dan inovasi Mr Milton Dick dalam memimpin IPU,” ujar Puan.

Menurut Puan, peran IPU semakin penting ketika dunia menghadapi persoalan geopolitik, ekonomi, dan sosial budaya yang semakin rumit.

“Hal ini mengingat peran sentral IPU yang perlu semakin ditingkatkan dalam menangani isu-isu geopolitik yang semakin kompleks serta semakin besar,” katanya.

Sebelum pemilihan, Puan juga menyampaikan pandangan dalam general debate Sidang Umum IPU ke-153 bersama pimpinan parlemen dari berbagai negara.

Ia menekankan parlemen harus menjadi penghubung antara suara rakyat dan kekuasaan negara.

“Parlemen adalah institusi yang harus mengubah suara rakyat menjadi hukum, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik,” ujar Puan.

Menurut Puan, tugas parlemen tidak berhenti pada menghasilkan kebijakan di atas kertas. Kebijakan juga harus terasa dalam kehidupan masyarakat.

Puan menilai IPU dapat menjadi ruang untuk memperkuat multilateralisme, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta peran parlemen dalam merespons persoalan global.

“Kita harus memastikan globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, serta kekuasaan dari akuntabilitas,” katanya.

Puan juga mendorong kerja sama antarparlemen agar tatanan global tidak hanya semakin terhubung, tetapi juga lebih demokratis dan adil.

“Melalui IPU, kita dapat memperkuat kerja sama antarparlemen untuk memastikan tatanan global bukan hanya lebih terhubung, tetapi juga lebih demokratis, lebih adil, dan lebih manusiawi,” ujar Puan.

Dalam Sidang Umum IPU ke-153 tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.