Ombudsman Investigasi Kematian Empat Dokter Internship, Menkes Perintahkan Tindak Lanjut Hampir 90 Persen Saran

JAKARTA – Ombudsman RI telah menyerahkan hasil investigasi kematian empat dokter yang menjalani program internship kepada Menteri Kesehatan. Hampir 90 persen saran perbaikan dari hasil pemeriksaan tersebut telah diperintahkan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Kesehatan.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyampaikan perkembangan itu seusai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 1 Oktober.

“Kemarin juga kami menyampaikan hasil investigasi terhadap empat dokter internship yang meninggal. Sudah kami sampaikan kepada Menteri Kesehatan,” kata Nuzran.

Menurutnya, Menteri Kesehatan telah memberikan instruksi kepada direktur jenderal terkait untuk menjalankan sebagian besar saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman.

“Saran perbaikan itu hampir 90 persen Menteri Kesehatan memerintahkan dirjen terkait untuk menjalankan hasil daripada saran perbaikan,” ujarnya.

Nuzran tidak merinci isi temuan investigasi, penyebab kematian keempat dokter, maupun saran perbaikan yang telah diperintahkan untuk dijalankan.

Ia juga tidak menjelaskan apakah seluruh tindak lanjut tersebut sudah dilaksanakan atau masih dalam proses.

Selain kasus dokter internship, Ombudsman telah mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah melalui wakil menteri sekitar sepekan sebelumnya.

Nuzran mengatakan Ombudsman masih menangani sejumlah pemeriksaan lain, termasuk persoalan Lapas Cibinong, tata kelola Makan Bergizi Gratis, kekerasan seksual di sejumlah daerah, serta sektor minyak dan gas bumi.

Untuk kasus Lapas Cibinong, Ombudsman sedang menunggu jadwal penyerahan rekomendasi tertulis kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara investigasi terkait kekerasan seksual disebut telah memasuki tahap akhir sebelum hasilnya disampaikan kepada lembaga terkait.

Nuzran mengatakan seluruh pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.