Lapas Kelebihan Kapasitas, Prabowo Minta Pemerintah Siapkan Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah kementerian dan lembaga merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas). Langkah itu dibahas di tengah persoalan kelebihan kapasitas yang saat ini dihadapi lapas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September.

Menurut Supratman, Presiden secara khusus memintanya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kementerian terkait untuk membahas penanganan pengguna narkoba yang berada di lapas.

“Diminta untuk berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga, termasuk Pak Kepala BNN, kemudian Kepala BRIN, dan juga Pak Menko, untuk memikirkan terkait dengan rehabilitasi, terutama menyangkut soal pengguna dan pemakai narkoba di dalam lapas, di mana yang saat ini itu sudah over kapasitas,” kata Supratman.

Ia mengatakan rapat lintas kementerian dan lembaga akan segera digelar untuk merumuskan kebijakan yang dapat diambil pemerintah.

“Nanti dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat bersama dan merumuskan suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” ujarnya.

Supratman belum menjelaskan bentuk kebijakan rehabilitasi yang akan diterapkan maupun jumlah warga binaan pengguna narkoba yang menjadi sasaran.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala BRIN, serta Kepala BNN.

Selain membahas rehabilitasi narkoba, Presiden juga memberikan arahan kepada para pimpinan kementerian dan lembaga agar melakukan pembenahan di instansi masing-masing.

Supratman menyebut Presiden menginginkan seluruh jajaran pemerintah menjalankan pembenahan internal.

“Inti pesan Bapak Presiden, yang pertama adalah pemerintahan yang kami pimpin semua, dalam bentuk kementerian dan lembaga, itu semua harus bersih-bersih,” katanya.

Untuk penanganan pengguna narkoba, pemerintah masih akan menyusun kebijakan melalui rapat bersama. Belum ada keputusan mengenai mekanisme rehabilitasi maupun pelaksanaannya di lapas.