Warga Tolak Depo Kontainer di Rorotan, Wali Kota Jakarta Utara Tegaskan Belum Ada Izin

JAKARTA – Rencana pembangunan depo kontainer di kawasan permukiman Kompleks Nusa Kirana, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, mendapat penolakan warga. Pemerintah Kota Jakarta Utara menegaskan belum mengeluarkan izin pembangunan fasilitas tersebut.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan belum menerbitkan izin terkait rencana pembangunan depo kontainer itu.

“Saya tegaskan sampai saat ini tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait rencana pembangunan tersebut,” kata Hendra, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 29 September.

Pernyataan itu disampaikan setelah Hendra menerima perwakilan warga Kompleks Nusa Kirana pada Senin, 28 September. Mereka menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan depo kontainer di kawasan tempat tinggalnya.

Menurut Hendra, setiap rencana pembangunan harus dikaji secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap warga, lingkungan, dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.

Kajian tersebut mencakup analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal, termasuk potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan depo kontainer.

“Jadi saya tegaskan, tidak ada izin yang diberikan untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.

Persoalan depo kontainer menjadi perhatian di Jakarta Utara karena tingginya aktivitas angkutan logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari Sulesuryana sebelumnya menyebut terdapat lebih dari 31 depo truk logistik di wilayah tersebut.

Truk-truk itu melayani pengangkutan peti kemas untuk kegiatan ekspor dan impor. Sebagian membawa kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju depo di luar kawasan pelabuhan, sementara lainnya mengantre mengambil kontainer untuk dibawa kembali ke pelabuhan.

Menurut Rudy, antrean kendaraan menuju depo menjadi salah satu penyebab kemacetan yang perlu ditangani bersama.

“Di proses ini yang kerap terjadi kemacetan yakni antrean ke depo dan itu yang coba kami mitigasi bersama,” katanya.