JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI menyepakati kenaikan belanja negara dalam APBN 2027 sebesar Rp9,07 triliun menjadi Rp4.106,26 triliun. Meski anggaran bertambah, target defisit tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan tambahan belanja tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Kesepakatan APBN 2027 juga telah melalui pembahasan antara pemerintah dan Banggar DPR.
“Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional,” kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 29 September.
Dari total Rp4.106,26 triliun, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp3.371,26 triliun. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah mencapai Rp735 triliun.
Kenaikan belanja tersebut diikuti peningkatan target pendapatan negara dengan jumlah yang sama, yakni Rp9,07 triliun. Pendapatan negara kini dipatok sebesar Rp3.435,10 triliun, naik dari rencana sebelumnya Rp3.426,03 triliun.
Tambahan penerimaan terutama berasal dari perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Target penerimaan perpajakan naik Rp4 triliun, dari Rp2.907,95 triliun menjadi Rp2.911,95 triliun. Adapun target PNBP meningkat Rp5,07 triliun menjadi Rp522,48 triliun.
“Kami ikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara melalui dua pilar sumber pendapatan negara, yakni perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak kita bebankan ke pembiayaan utang,” ujar Said.
Menurut Said, peningkatan penerimaan pajak akan ditempuh melalui perbaikan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan agar upaya memperluas sumber penerimaan pajak tidak menambah beban masyarakat.
“Perluasan basis pemajakan juga harus berhati-hati agar tidak membebani kehidupan ekonomi rakyat,” katanya.
Pemerintah dan DPR turut menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen dengan inflasi 2,5 persen.
Asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar 75 dolar AS per barel.
Target produksi minyak siap jual atau lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 612.500 barel per hari. Sementara itu, lifting gas bumi dipatok mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+