Komisi XIII DPR Sebut Temuan Lapas Cibinong Jadi Pintu Masuk Benahi Tata Kelola Lapas

JAKARTA- Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo menilai temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan pintu masuk untuk membenahi tata kelola lapas yang ada di Indonesia.

Hal itu dikatakan Yanuar dalam rapat bersama Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September.

“Ini kesempatan yang baik buat kita melakukan fungsi pengawasan kepada mitra-mitra kita. Tentu kekecewaan yang muncul di publik, Pak, dari peristiwa Cibinong ini, ini akan menguak banyak hal. Ya, saya melihat kasus Cibinong ini, ini hanyalah pintu masuk, Pak Dirjen. Dalam upaya pembenahan seluruh tata kelola lapas kita di Indonesia,” ujar Yanuar.

“Saya tidak mau urusan Cibinong ini hanya berhenti di masalah Cibinong,” imbuhnya.

Yanuar lantas menyoroti beberapa hal terkait masalah tersebut. Pertama, ia concern terhadap petugas yang secara administratif telah diberikan banyak fasilitas, termasuk rumah dinas.

“Yang kemarin begitu viral hasil temuan dari Ombudsman, yang dua hari kemudian apa yang nampak dalam video itu, itu hilang dalam sekejap. Dan saya lihat Pak Menteri bingung, kok ini berbeda. Ini saya minta satu pertanyaan dijawab sama Pak Kalapas. Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman, hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja dan seterusnya itu, siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas ndak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu?,” katanya.

Kalapas nonaktif Wisnu Hani Putranto mengakui bahwa ia yang memerintahkan mengeluarkan barang-barang yang ada dalam ruangan tersebut tersebut karena bukan barang milik negara. Ruangan tersebut menurutnya bukan lapas mewah namun rumah dinas Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong.

Wisnu mengaku bahwa Kepala Seksi Kamtib yang membolehkan barang tersebut masuk. Namun sebagai kalapas yang menempati rumah dinas di sekitar lokasi, Wisnu mengaku tidak pernah bersilaturahmi ke rumah anggotanya.

Mendengar pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif, Yanuar menyebut Wisnu berbohong. “Bapak jangan bohong lah. Enggak, ini disaksikan oleh semua publik, Pak. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri. Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ini enggak bisa dibenarkan. Jadi Bapak mendingan jujur, terbuka di sini, itu mungkin bisa meringankan. Jadi jangan main-main dengan kecerdasan publik, Pak,” katanya.

“Jangan bilang AC rusak, kemudian dicopot, di mana pernah ada rusak dicopot, Pak? Ya kan diperbaiki, diservis. Jangan bikin kebohongan lagi, Pak. Ya. Anda 3 tahun lho di sana lho. Itu untuk ukuran KUPT itu terlalu lama. Dan ini nanti Pak Dirjen ini tanggung jawab. Terhadap fungsi pengawasan, Pak Irjen nanti juga harus masuk ke situ. Ya. Kemudian saya ingin tanya, Pak. Ini di sini di catatan dari progres ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen. Itu ada pigura, ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?,” lanjut Yanuar.

Yanuar terus mencecar Wisnu yang diduga berbohong. Bahkan, Wisnu mengaku tidak ada CCTV di area tersebut. “Pak, saya ingatkan ya. Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan. Ini rakyat lihat. Makanya saya tanya sejak kapan pigura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ? Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?,” tanya Yanuar.

“Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun lho di sana. Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan? Kenapa nggak dipasang? Hah? Apa hanya untuk menutupi memberi fasilitas kepada warga binaan?”, sambungnya.

Wisnu mengaku bahwa CCTV hanya dipasang di area-area tertentu di blok hunian. “Kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak? Itu kan tempat vital juga. Jadi kalau jawab jangan ngasal jawab, Pak. Kan aneh, Anda 3 tahun di sana ada tiga periodik anggaran Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV, kan konyol namanya ini. Padahal kalau itu ada selesai kok, kita tahu siapa yang keluar masuk di situ, siapa yang angkat-angkat barang di sana. Ya kan?,” katanya.

“Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak, sejelas-jelasnya seterang-terangnya,” imbuh Yanuar.