JAKARTA – Pembayaran menggunakan QRIS semakin populer di Indonesia. Jumlah penggunanya telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat penduduk. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mengingatkan para pedagang agar tetap menerima pembayaran tunai.
“QRIS, kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta orang. Artinya sudah seperempat, mungkin seperempat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS,” kata Gubernur BI Destry Damayanti di acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 24 September.
Penggunaan QRIS terus meluas seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Pembayaran digital kini semakin banyak digunakan, termasuk saat berbelanja di pasar maupun menghadiri berbagai acara.
Namun, meningkatnya penggunaan QRIS tidak berarti pembayaran tunai bisa ditinggalkan. Destry menegaskan masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan uang kertas dan logam.
“Namun, kita tetap tidak melarang orang kalau mau pakai cash. Karena tetap bahwa payment di kita ini ada digital atau melalui cash. Jadi buat para merchant, kalaupun ada yang memang ingin bayar cash, ya mereka harus bisa menerima,” ujarnya.
Menurut Destry, penggunaan uang tunai masih tumbuh meskipun lajunya terus melambat. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu alasan uang tunai tetap dibutuhkan.
Masyarakat di wilayah terdepan dan terluar, terutama daerah yang belum memiliki jaringan internet memadai, masih mengandalkan uang kertas dan logam untuk bertransaksi. Karena itu, BI tetap memastikan ketersediaan uang tunai di masyarakat.
Di sisi lain, perluasan penggunaan QRIS menjadi salah satu fokus BI dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta orang pada akhir 2026 atau tumbuh 20,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain memperluas penggunaannya di dalam negeri, BI mengembangkan QRIS lintas negara agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah ketika bertransaksi di luar negeri.
Pengembangan sistem pembayaran digital juga dilakukan melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI). Sejak diluncurkan pada Agustus 2026, sebanyak 32.457 kartu telah diterbitkan dan diaktivasi.
Sementara itu, transaksi melalui Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), yang menghubungkan layanan pembayaran digital, mencapai 2,69 miliar transaksi hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut tumbuh 67,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Volume transaksi ritel melalui BI-FAST juga mencapai 549 juta transaksi, meningkat 37,72 persen secara tahunan.
Untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi yang terus bertambah, BI menyiapkan pengembangan BI-FAST generasi baru, modernisasi BI-RTGS, serta penguatan infrastruktur data.
BI juga mengembangkan talenta digital melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), termasuk program PIDI Digdaya x Hackathon.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan pembayaran antarnegara. Tentunya strategi yang kami lakukan itu menjadi bagian penting juga untuk meningkatkan daya beli dan mendukung program Asta Cita pemerintah,” kata Destry mengenai perluasan QRIS lintas negara.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+