Program Rekening Bank Gratis Ditunda, Airlangga: Tahun Ini Masih Dibahas

JAKARTA – Pemerintah belum akan memulai program rekening bank gratis bagi masyarakat pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menyusun skema program tersebut, termasuk memastikan rekening yang dibuka tetap aktif dan tidak menjadi rekening dorman.

“Tahun ini masih kita bahas,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Airlangga menjelaskan, program rekening gratis tersebut menyasar masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun, termasuk untuk memberikan saldo awal sebesar Rp50.000 pada setiap rekening.

Berdasarkan perhitungan tersebut, anggaran Rp3,8 triliun secara matematis setara dengan sekitar 76 juta rekening apabila seluruh dana digunakan untuk saldo awal Rp50.000 per rekening. Namun, pemerintah masih membahas skema dan sasaran final program tersebut.

“Ini kita mau melihat dengan Menteri Keuangan, program lanjutan seperti apa. Karena kita tahu bahwa ada bansos itu kan diberikan kepada mereka yang sudah menikah. Jadi kalau yang usia 17 (tahun) sampai yang belum menikah kan, kita sedang melihat program apa yang bisa diberikan kepada mereka supaya rekeningnya tidak dorman,” kata Airlangga.

Rekening Gratis Disiapkan Bersama BRI dan BSI

Program rekening gratis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan mekanisme pembukaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung perluasan transaksi digital serta mempermudah penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Dalam skema yang tengah disiapkan, pembukaan rekening akan diselaraskan dengan data kependudukan. Pemerintah mempertimbangkan sinkronisasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan sistem Bank Indonesia.

Integrasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung sistem pembayaran, termasuk gateway system dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pemerintah Masih Susun Skema Program

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah masih mengkaji mekanisme lanjutan agar rekening yang diberikan kepada masyarakat tidak menjadi rekening pasif atau dorman.

Sebelumnya, pemerintah juga menyampaikan bahwa rekening baru tersebut akan memperoleh saldo awal Rp50.000. Dengan demikian, program tidak hanya ditujukan untuk membuka akses rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, tetapi juga mendorong rekening tersebut agar dapat digunakan secara aktif.

Airlangga menyebut pelaksanaan program tersebut tidak dilakukan pada tahun ini. Pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai skema, sasaran penerima, serta mekanisme agar rekening dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.