Mentan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Pengembangan Bioetanol

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol nasional sebagai salah satu fondasi mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Amran mengatakan pemerintah mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.

“Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional sekaligus langkah memperkuat kemandirian energi,” kata Amran ditemui usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 22 September.

Menurut Amran, pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Pemerintah terlebih dahulu harus memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujarnya.

Tiga komoditas tersebut akan dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.

“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegas Amran.

Libatkan BUMN dan swasta

Amran mengatakan kepastian bahan baku merupakan fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.

Pembiayaan pembangunan industri, kata dia, dapat melibatkan BUMN dan swasta. Pemerintah akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sedangkan investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.

“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” beber Amran.

Ia menegaskan pengembangan bioetanol juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri yang dibangun.

“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegas Amran.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya menciptakan industri, tetapi sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Percontohan jagung hingga 1.500 hektare

Dalam tahap awal, Kementerian Pertanian akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.

Amran menyebut dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.

“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelasnya.

Dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) juga disiapkan untuk memperkuat produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan. Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala yang lebih besar.

“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” beber Amran.

Dalam penyiapan lahan, pemerintah akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas.

Lebih lanjut, Amran menegaskan pengembangan bioetanol tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan.

Pemerintah akan terlebih dahulu mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. Pelepasan kawasan hutan menjadi pilihan terakhir.

“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” katanya.