Mengelola Negara Jangan Lihat Warna

JEMBRANA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pelaksanaan program pemerintah tidak semestinya melihat warna politik. Ia mencontohkan proyek PLTS 1.000 MW yang dijalankan di Bali.

Bahlil menyinggung Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, menurut Bahlil, perbedaan warna politik tidak menghalangi pemerintah menjalankan proyek energi di Bali.

“Saya tadi sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang, ‘Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah’,” kata Bahlil saat peluncuran Program PLTS 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut istilah “kandang merah” yang digunakannya.

Ia menyebut pelaksanaan proyek tersebut sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

“Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita,” ujarnya.

Dalam proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan lahan untuk pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 MW.

Bahlil mengatakan Gubernur Bali I Wayan Koster telah menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektare. Sebanyak 320 hektare berada di lokasi peluncuran dan tambahan lahan telah mendapat rekomendasi.

“Untuk 1.000 MW di Bali semuanya insyaallah akan memakai tanah negara,” kata Bahlil.

PLTS Bali menjadi bagian dari Program PLTS 100 GW yang ditargetkan pemerintah dikerjakan dalam tiga tahun.

Menurut Bahlil, pembangunan PLTS 1.000 MW di Bali juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel. Ia memperkirakan proyek tersebut dapat menghemat pemakaian solar sekitar 0,6 juta kiloliter.

Bahlil mengatakan pilihan Bali juga berkaitan dengan arah pengembangan energi bersih di provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata tersebut.