PBB Didesak Turun Tangan Tolak Tarif Selat Hormuz

JAKARTA – Asosiasi pelayaran terkemuka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang penerapan biaya tol dan layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Delapan organisasi maritim menandatangani surat terbuka bersama yang ditujukan kepada PBB dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada Senin, 3 Agustus.

Mereka memperingatkan penerapan biaya tol dapat meningkatkan biaya bagi konsumen dan mencederai prinsip kebebasan navigasi.

“Begitu preseden semacam itu terbentuk, akan semakin sulit untuk menolak langkah serupa di tempat lain, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelayaran internasional dan perdagangan global,” demikian bunyi surat tersebut dilansir dari CNN, Kamis, 6 Agustus.

“Dampak-dampak ini melampaui sekadar biaya pelayaran; hal ini turut memicu kenaikan harga energi, inflasi yang lebih tinggi, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pada akhirnya, dampak-dampak ini akan menimbulkan konsekuensi sosial yang nyata, serta memengaruhi mata pencaharian masyarakat di seluruh dunia,” sambungnya.

Pada Senin, 2 Agustus, media pemerintah melaporkan Iran berencana memungut “biaya” atas sejumlah layanan maritim yang disediakan bersama Oman di Selat Hormuz setelah jalur air tersebut dibuka.

Langkah ini akan menandai perubahan besar dibandingkan kondisi sebelum perang, ketika tidak ada satu negara pun yang menguasai lalu lintas pelayaran di jalur tersebut.

Kendali atau pengawasan atas titik strategis (chokepoint) ini telah menjadi isu krusial yang tidak dapat ditawar (garis merah) bagi Teheran, setara dengan hak untuk melakukan pengayaan nuklir.

Prospek mengenai adanya kendali semacam itu tidak dapat diterima oleh Washington, Abu Dhabi, maupun Riyadh. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah berulang kali menegaskan segala bentuk kendali negara atas perairan internasional bertentangan dengan hukum internasional.

Sebelumnya, Iran sempat menyepakati untuk tidak memungut biaya atau tol di selat tersebut selama 60 hari berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU); namun, kesepakatan itu akhirnya batal karena baik Teheran maupun Washington gagal berkomitmen terhadap butir-butir kesepakatan yang mencakup 14 poin tersebut.