BI Catat Uang Primer Tumbuh Jadi Rp2.254,5 Triliun pada Juli 2026

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi uang Primer (M0) Adjusted pada Juli 2026 tumbuh 17,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Juni 2026 sebesar 13,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.254,5 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,1 persen (yoy).

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat, 7 Agustus.

Sebelumnya, BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada Juni 2026.

Denny menyampaikan posisi M2 pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp10.432,8 triliun atau tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Mei 2026 sebesar 10,8 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9,8 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,9 persen (yoy),” ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 23 Juli.

Denny menyampaikan perkembangan M2 pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Adapun penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 10,8 persen (yoy) pada Mei 2026

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan sebesar 37,4 persen (yoy) pada Mei 2026.

Adapun kredit yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker’s Acceptances), dan Tagihan Repo

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.