JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti langkah PAM Jaya menekan angka nonrevenue water (NRW) atau kehilangan air, termasuk rencana market sounding untuk proyek peremajaan jaringan pipa senilai sekitar Rp22,8 triliun.
Hal ini disorot dalam peninjauan langsung DPRD DKI Jakarta ke reservoir PAM Jaya di Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan Cilincing, Jakarta Utara.
Kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh bersama sejumlah anggota Komisi B. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja sebelumnya yang membahas upaya penurunan NRW di Jakarta.
Nova mengatakan, kunjungan tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan NRW tidak hanya berkaitan dengan kebocoran pipa, tetapi juga mencakup aspek administrasi dan komersial.
“Peninjauan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami bersama PAM Jaya yang membahas persoalan nonrevenue water (NRW). Tadi Pak Direktur Utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa seperti yang selama ini dipahami masyarakat,” kata Nova dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli.
Dalam pemaparan di lapangan, PAM Jaya menjelaskan NRW terbagi dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik. Tiga komponen ini disebut menjadi dasar perhitungan tingkat kehilangan air di Jakarta.
Komisi B juga menyoroti persoalan sambungan rumah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut Nova, air yang sudah diproduksi seharusnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat, bukan justru hilang di jaringan distribusi.
“Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori yang tadi dijelaskan,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana peremajaan jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta juga menjadi perhatian. Proyek besar itu diperkirakan membutuhkan investasi hingga puluhan triliun rupiah, sehingga PAM Jaya membuka opsi market sounding untuk menjaring skema pendanaan.
“Saya melihat langkah yang disiapkan PAM Jaya cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM Jaya yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW,” ucap Nova.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyebut penurunan NRW menjadi program prioritas perusahaan. Ia merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi NRW ke dalam tiga kategori utama.
Arief mengungkapkan, market sounding ditargetkan mulai dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal penjajakan investasi.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan market sounding. Target waktunya sekitar bulan Desember. Namun kami harus berhati-hati karena kebutuhan investasinya cukup besar. Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B),” ucap Arief.
Ia menegaskan, kondisi keuangan PAM JAYA saat ini masih dalam kondisi sehat, sehingga setiap rencana investasi harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
“Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan,” imbuhnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+