JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada Hari Senin, pasukan penjaga akan dibutuhkan di Lebanon setelah mandat United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) berakhir tahun ini, sebuah opsi yang kemungkinan akan menghadapi penentangan dari Amerika Serikat dan Israel.
Agustus lalu, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengakhiri mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 31 Desember 2026.
Namun, Dewan Keamanan meminta Guterres untuk mengusulkan opsi pada 1 Juni untuk memungkinkan pasukan penjaga perdamaian PBB tetap berada di Lebanon, khususnya untuk memantau Garis Biru, yang membentang sepanjang 120 kilometer (75 mil), yang menandai perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel – yang sekarang berada di tengah-tengah perang Israel-Hizbullah.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan pada Hari Senin, Sekjen Guterres mengusulkan tiga opsi yang berkisar dari 1.500 hingga lebih dari 5.500 personel PBB untuk memantau gencatan senjata dan mendukung angkatan bersenjata Lebanon.
“Dalam semua opsi yang diusulkan, kehadiran pasukan PBB berseragam yang bekerja untuk memfasilitasi de-eskalasi, dialog, penghubungan dan koordinasi, serta dukungan untuk Angkatan Bersenjata Lebanon, akan diperlukan menuju tujuan utama solusi jangka panjang untuk konflik tersebut,” kata laporan itu, melansir Al Arabiya dari AFP (2/6).
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PBB mengusulkan tiga opsi pasukan baru untuk misi di Lebanon selatan, seiring berakhirnya misi UNIFIL.
Dalam surat kepada Dewan Keamanan, Sekjen Guterres mengatakan kehadiran pasukan penjaga perdamaian yang berkelanjutan akan diperlukan untuk memantau perbatasan Israel-Lebanon, mendukung tentara Lebanon, dan membantu mencegah konflik yang kembali terjadi, dikutip dari The National.
Opsi pertama akan membentuk kehadiran pengamat militer tak bersenjata sebanyak 350 personel yang didukung oleh empat batalion infanteri dengan total 3.000 pasukan bersenjata dan pasukan cadangan beranggotakan 700 orang.
Menurut surat yang dilihat oleh The National, hal itu “akan memiliki kapasitas untuk mengamati perkembangan di sepanjang Garis Biru dan hingga Sungai Litani dengan paling kredibel”.
Opsi kedua akan menempatkan 285 pengamat militer, dua batalion infanteri dengan total 1.500 pasukan dan pasukan cadangan beranggotakan 450 orang.
Hal itu akan berfokus pada area antara Sungai Litani dan Garis Biru, dan akan memiliki “kapasitas untuk memantau langsung sebagian Garis Biru melalui kehadiran fisiknya, termasuk dari pos pengamatan statis dan melalui patroli”.
Sedangkan opsi ketiga dan terkecil akan terdiri dari 215 pengamat militer, dua batalyon infanteri ringan masing-masing beranggotakan 450 pasukan, dan pasukan reaksi cepat beranggotakan 350 orang.
Di bawah pengaturan tersebut, PBB akan memantau perkembangan di sepanjang Garis Biru dan beberapa kilometer di utaranya, tetapi “seluruh Garis Biru tidak dapat dipantau secara terus-menerus tanpa kapasitas teknologi yang diperlukan,” demikian isi surat tersebut.
Kekhawatiran atas keluarnya UNIFIL muncul bersamaan dengan pendudukan pasukan Israel di daerah perbatasan Lebanon selatan, dan ketika Israel dan Lebanon mengadakan negosiasi langsung untuk mengakhiri permusuhan selama beberapa dekade.
Dikutip dari situs PBB, UNIFIL yang dibentuk berdasarkan Resolusi 425 dan 426 DK PBB pada tahun 1978, kemudian ditambah dengan Resolusi 1701 DK PBB pada tahun 2006, akan mengakhiri misinya di Lebanon pada 31 Desember 2026 sesuai dengan Resolusi 2790 DK PBB tahun 2025.
UNIFIL saat ini memiliki sekitar 7.500 pasukan penjaga perdamaian dari hampir 50 negara. Mereka ditempatkan di Lebanon selatan dekat Garis Biru.
Pasukan tersebut telah menjadi penyangga antara Lebanon dan Israel sejak 1978 meskipun kehadirannya belum mencegah terjadinya konflik berulang kali.
Beberapa sumber Lebanon mengatakan kepada AFP, Beirut, yang telah berjanji untuk melucuti senjata Hizbullah, mendukung keberadaan PBB setelah kepergian UNIFIL.
“Perkembangan terkini hanya meningkatkan kebutuhan mendesak Lebanon akan bantuan PBB dan internasional yang berkelanjutan, khususnya untuk memfasilitasi penarikan Israel di satu sisi, dan untuk memungkinkan negara tersebut memperluas otoritasnya atas seluruh wilayahnya di sisi lain,” kata Duta Besar Lebanon untuk PBB Ahmad Arafa, seraya mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Guterres atas laporannya.
Beberapa anggota Dewan Keamanan juga mendukung penggantian UNIFIL, khususnya Tiongkok dan Rusia.
“Karena mandat UNIFIL akan segera berakhir, Dewan Keamanan harus membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk memastikan kehadiran PBB yang berkelanjutan di Lebanon, dan untuk mencegah kekosongan keamanan,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong.
Di sisi lain, AS dan sekutu dekatnya, Israel, menyambut baik pemungutan suara pada Bulan Agustus tahun lalu yang mengakhiri UNIFIL.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mempertanyakan efektivitas misi perdamaian PBB dan telah menahan sebagian kontribusi keuangan AS untuk mendukungnya, memaksa PBB untuk mengurangi pasukannya di seluruh dunia.