Komnas HAM Selidiki Dampak Karhutla di Kalbar, Hak atas Kesehatan hingga Air Bersih Jadi Sorotan

PONTIANAK – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap hak warga. Fokusnya bukan hanya soal asap, tetapi juga kesehatan, air bersih, pangan, dan tanggung jawab negara.

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pemantauan dilakukan karena karhutla terus berulang dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Kami menaruh perhatian serius terhadap karhutla, tidak hanya di Kalimantan Barat. Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini,” kata Anis di Pontianak, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.

Komnas HAM juga mendalami tata kelola pencegahan dan penanganan karhutla. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kebakaran kali ini berlangsung cukup lama dibandingkan sejumlah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tim Komnas HAM telah bertemu dengan sejumlah pihak, meninjau kawasan gambut, serta berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil dan kepolisian.

Dari pemantauan awal, dampak kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Kelompok rentan seperti perempuan dan lanjut usia ikut menjadi fokus.

Selain itu, tim mendalami dampak karhutla terhadap ketersediaan pangan, penurunan produksi, kenaikan harga, serta akses terhadap air bersih.

“Dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan terutama air bersih menjadi isu utama dalam peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini,” ujar Anis.

Komnas HAM juga menelusuri aspek penegakan hukum lingkungan. Informasi diminta dari kementerian terkait di Jakarta, terutama mengenai penanganan karhutla dan tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan di kawasan terdampak.

Namun, Anis menegaskan temuan tersebut masih bersifat awal. Komnas HAM belum menyimpulkan apakah telah terjadi pelanggaran HAM.

“Kami masih harus mengumpulkan sejumlah informasi yang lebih komprehensif. Perlu kami analisis terlebih dahulu, baru kami bisa menyimpulkan pelanggaran HAM apa saja yang terjadi atas peristiwa karhutla ini,” katanya.

Pemantauan tidak hanya dilakukan di Kalimantan Barat. Komnas HAM juga menelusuri dampak karhutla di wilayah lain di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah.

Informasi dari instansi lain, termasuk BMKG, juga akan dikumpulkan untuk menilai sejauh mana pencegahan, penanganan, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak telah dijalankan.