Menperin Sebut Masalah Gas Industri Tak Bisa Diselesaikan Sendiri, Koordinasi Jadi Kunci

JAKARTA – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu atau HGBT tidak bisa diselesaikan satu kementerian. Koordinasi lintas kementerian dinilai menjadi kunci karena gas berperan sebagai bahan bakar sekaligus bahan baku industri.

Sarmuji mengatakan pemerintah masih menunggu keputusan presiden mengenai posisi kementerian koordinator yang akan membawahi Kementerian Perindustrian.

“Kita lagi nunggu keppres tentang kemenko yang baru, kita di bawah siapa. Ada kemungkinan kita di bawah Kemenko Hilirisasi,” kata Sarmuji di Tangerang, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober.

Ia berharap struktur koordinasi yang baru membuat pembahasan gas industri lebih mudah. Menurut dia, penyelesaian persoalan itu juga bergantung pada ketersediaan pasokan.

“Karena urusan gas ini kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku, terutama bagi industri. Kalau koordinasinya enak, persamaan persepsinya ada, terus barangnya memang ada, ya insyaallah itu bisa kita urai sama-sama nanti,” ujarnya.

Sarmuji menegaskan kebijakan HGBT tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian saja. Karena itu, pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama kementerian terkait.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan kebutuhan industri dengan ketersediaan gas yang ada.

Persoalan ini sebelumnya kembali disorot Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kadin meminta pemerintah segera membenahi pasokan dan harga gas agar produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja tidak terganggu.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyebut masalah gas industri sudah berlangsung bertahun-tahun.

Menurut Saleh, ada dua persoalan utama yang belum tuntas, yakni kepastian pasokan dan harga gas yang terjangkau bagi industri.

Saleh juga meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pemanfaatan gas nasional. Sebagian gas yang selama ini diekspor, menurut dia, dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan tetap memperhitungkan kontrak, harga, dan regulasi yang berlaku.

Ia juga menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga harus diperkuat agar kebijakan gas industri tidak tersendat oleh kepentingan sektoral.