JAKARTA – Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menekakan, buah dari diplomasi harus bisa dirasakan oleh rakyat dalam wujud mendukung ketahanan nasional.
Berbicara dalam pernyataan pers perdananya, Menlu Tata, demikian sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya untuk memperkuat kondisi ketahanan di dalam negeri, jika Indonesia ingin berpartisipasi dalam menata dunia, hal yang dikatakannya menjadi bagian dari prinsip politik diplomasi.
Mengutip pidato pendahulunya Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, bulan lalu, Menlu Tata mengatakan diplomasi Indonesia akan terus diharapkan menjadi pendukung ketahanan nasional.
Ini artinya memajukan agenda transformasi besar dan strategis yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, hal tersebut menjadi prioritas pertama dan utama politik luar negeri serta diplomasi Indonesia untuk mendukung ketahanan nasional.
“Ukurannya sederhana diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat,” jelasnya dalam pernyataan pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta (12/10).
“Artinya diplomasi ikut bekerja untuk ketahanan pangan dan energi, realisasi dan transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan dan investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim kita,” papar Menlu Tata.
Terkait dengan itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI akan mengintensifkan kerja sama bilateral “untuk hasil nyata mendukung prioritas pembangunan.”
Ia pun kemudian memaparkan berbagai kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai negara sahabat. Mulai dari kerja sama untuk meningkatkan produksi beras dengan Jepang dan Korea Selatan untuk swasembada serta ketahanan pangan; mendorong kerja sama konkret di bidang investasi peternakan sapi perah dengan Vietnam; pengembangan kerja sama pembangkit listrik dengan Jepang; hingga pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan China.
Ia juga mengungkapkan mengenai QRIS, standar kode QR resmi dari Bank Indonesia, yang “sudah bisa dipakai untuk transaksi lintas batas di Thailand, Malaysia, Jepang dan Tiongkok.”
Lebih lanjut Menlu Tata juga menerangkan peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dengan Thailand dan Mesir yang telah ditingkatkan menjadi strategic partnership, yang juga dilakukan dengan Rusia, sementara hubungan dengan Vietnam dan Prancis menjadi comprehensive strategic partnership.
Masih terkait dengan kerja sama, Menlu Tata mengungkapkan tahun ini Indonesia untuk kali pertama menggelar Dialog 2+2 dan Comprehensive Strategic Dialogue dengan Turki.
Kedepan, hal tersebut direncanakan dilakukan dengan Korea Selatan dan Qatar, kata Menlu RI.
Di bidang perdagangan, Menlu Tata mengatakan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa sudah tuntas secara substansi, sementara “CEPA dengan Kanada dan Peru sudah ditandatangani.”
“Kita juga akan terus merampungkan perundingan kerja sama perdagangan dengan GCC (Gulf Cooperation Council), Mercosur, Turki, Georgia, Chili dan Uzbekistan,” ungkap Menlu RI.
“Perjanjian bukan garis akhir. Perjanjian adalah garis awal atau starting point. Karena itu semua kerangka kerja sama ini akan kita terjemahkan menjadi action plan, roadmap dan kesepakatan sektoral yang konkret,” tandasnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+