JAKARTA – Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026. Program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat. Ia juga mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan pelaksanaan program berjalan lebih tertib.
“Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup,” kata Suahasil.
Menurut dia, pemerintah terus mendukung langkah BGN dalam memperbaiki pelaksanaan MBG, termasuk melalui penguatan standar kebersihan dan sanitasi pada setiap SPPG.
BGN Perketat Standar Higiene dan Sanitasi SPPG
Salah satu langkah perbaikan yang dilakukan BGN adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan tersebut bertujuan memastikan layanan penyediaan makanan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang dipersyaratkan.
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN telah menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Pengetatan standar pelayanan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain memperluas jangkauan program, pengawasan terhadap fasilitas penyedia makanan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG.
Perbaikan tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah Tambah 480 SPPG di Wilayah 3T
Selain memperketat pengawasan, BGN juga memperluas layanan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil yang menghadapi tantangan akses dan distribusi.
Untuk mendukung upaya tersebut, BGN menyiapkan tambahan 480 SPPG yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.
Seluruh unit layanan tambahan itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Penambahan SPPG di wilayah 3T diharapkan dapat memperluas jangkauan program sekaligus membantu mengatasi kendala distribusi makanan bergizi bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, BGN juga melakukan penataan penerima manfaat agar distribusi MBG semakin tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Anggaran MBG Akan Disesuaikan dengan Kebutuhan
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya perbaikan yang dilakukan BGN. Menurut dia, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah berbagai langkah pembenahan dijalankan.
Pemerintah berharap perbaikan tata kelola dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program diterima oleh kelompok sasaran secara optimal.
“Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan,” ujar Suahasil.
Dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun hingga September 2026 dan jangkauan 57 juta penerima manfaat, pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah tidak hanya dari sisi perluasan layanan, tetapi juga kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ke depan, sinkronisasi antara kebutuhan program, kesiapan SPPG, dan pengawasan distribusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+