Kyoto, Jepang – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria, menghadiri 23rd Annual Meeting of the Science and Technology in Society (STS) Forum di Kyoto, Jepang. 4 hingga 6 Oktober.
Lebih dari 1.000 pemimpin di bidang sains dan teknologi, pengambil kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat sipil dari lebih 80 negara, kawasan, dan organisasi internasional hadir dalam forum global tersebut.
STS merupakan pertemuan interdisiplin riset dan teknologi terbesar di dunia.
Kehadiran Kepala BRIN menegaskan visi besar Presiden Prabowo Subanto yang menekankan bahwa kemajuan dan pembangunan suatu negara ditentukan oleh kemapanannya dalam sains dan teknologi.
Dalam Sesi Pleno bertajuk “The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?”, Kepala BRIN menyampaikan bahwa sains terbentuk secara cross boarders. Menariknya adalah kita perlu memiliki kemapanan sains dan teknologi nasional. Namun, kita juga perlu kerja sama internasional yang kuat.
Kemajuan teknologi canggih memberikan berbagai peluang pemanfaatan bagi masyarakat, namun tidak bisa sama (unequal), terkoneksi secara digital tapi masih terjadi fragmentasi sosial.
Selain itu, teknologi canggih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan isu lingkungan, budaya, martabat manusia. Untuk itu, kerja sama internasional harus dapat meningkatkan sains dan teknologi bagi kemanusiaan, keadilan, berkelanjutan, dan kemakmuran.
“Dunia saat ini menghadapi bump berupa meningkatnya ketegangan geopolitik, persaingan teknologi strategis, dan perhatian yang semakin besar terhadap keamanan riset. Namun, dunia juga berada pada kondisi fork karena sains dan teknologi kini semakin terkait dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, dan kedaulatan teknologi,” kata Arif Satria melalui pernyataan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 6 Oktober.
Kepala BRIN menekankan tiga arah penting. Pertama, diplomasi sains tetap harus menjadi wahana membangun kepercayaan dan kerja sama untuk menjawab tantangan bersama, walaupun pada lingkungan geopolitik yang sulit.
“Kedua, diplomasi sains perlu berkembang menjadi lebih tangguh, timbal balik, dan inklusif. Negara-negara berkembang perlu berorientasi lebih maju agar tidak hanya sebagai sumber data, lokasi penelitian, atau penerima teknologi. Negara-negara berkembang perlu menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan membentuk diplomasi sains lebih berkesinambungan,” kata Arif Satria.
Arif melanjutkan poin tiga yakni diplomasi sains perlu dibangun melalui jejaring yang saling terhubung, mulai dari kerja sama bilateral dan regional, konsorsium riset, infrastruktur bersama, hingga mobilitas peneliti.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong diplomasi sains yang mampu menjaga keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan ketahanan strategis.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+