Komisi III DPR Minta Kapolri Baru Tindaklanjuti Semua Laporan Masyarakat

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat kepastian layanan dan tindak lanjut laporan masyarakat. Ia berharap, Suyudi mampu memastikan setiap laporan diterima dengan baik.

Selain itu, Abdullah mendorong kepemipinan baru Polri dapat memastikan kebutuhan perlindungan masyarakat segera direspons, serta pelapor memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

“Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika laporan diterima dengan baik, kebutuhan perlindungan segera direspons, dan perkembangan penanganannya dapat diketahui. Kepemimpinan baru Polri perlu memastikan hal itu dirasakan sampai ke tingkat pelayanan terdekat dengan masyarakat,” ujar Abdullah, Sabtu, 3 Oktober.

Abdullah menyambut positif prioritas Kapolri Jenderal Suyudi mengenai konsolidasi internal, pemetaan persoalan, dan peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, hasil pemetaan tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda perbaikan yang jelas, dengan penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan yang terukur, terutama terhadap pelayanan yang paling sering dikeluhkan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah datang melapor, tetapi kemudian tidak mengetahui bagaimana perkembangan laporannya. Masyarakat tidak selalu meminta perkaranya selesai seketika, tetapi berhak mengetahui bahwa laporannya diterima, ditangani, dan memiliki kepastian tindak lanjut sesuai hukum,” katanya.

Abdulah mendorong Polri untuk memastikan setiap laporan dan pengaduan masyarakat tercatat serta pelapor memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganannya. Apabila laporan memerlukan kelengkapan informasi atau harus diteruskan kepada satuan lain, kata dia, masyarakat perlu mendapat petunjuk dan kepastian mengenai pihak yang menindaklanjutinya.

Perhatian khusus, kata Abduh, juga perlu diberikan terhadap laporan yang mengandung ancaman keselamatan dan korban yang membutuhkan pendampingan. Polri harus memastikan koordinasi dengan lembaga perlindungan dan layanan terkait berjalan sejak kebutuhan perlindungan diketahui.

“Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama kualitas pemeriksaan dan keadilan proses. Korban harus memperoleh perlindungan, hak pihak yang dilaporkan tetap dijaga, dan setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada bukti,” tegas Abduh.

Anggota Komisi Hukum DPR ini juga mendorong penguatan jalur pengaduan apabila masyarakat mengalami hambatan pelayanan atau menduga adanya pelanggaran oleh anggota Polri. Abduh menilai, pengaduan harus ditangani secara profesional dan akuntabel, termasuk memastikan perlindungan terhadap pelapor sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.

“Pengawasan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Temuan yang berulang harus menjadi bahan untuk memperbaiki prosedur, pembinaan, dan pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus terjadi,” kata politisi PKB itu.

Abduh menegaskan penguatan pelayanan juga perlu didukung oleh kecukupan personel, pembekalan, sarana kerja, dan pendampingan hukum sesuai ketentuan. Pemerataan dukungan diperlukan agar kualitas pelayanan semakin konsisten di berbagai daerah.

Komisi III, lanjut Abduh, akan mengawal agenda tersebut melalui evaluasi berkala bersama Polri. Pengawasan diarahkan pada mutu pelayanan, penyelesaian pengaduan, perlindungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan kelembagaan, dengan tetap menghormati independensi penyidikan.

“Dukungan Komisi III harus berjalan bersama pengawasan. Tujuannya agar perubahan benar-benar dirasakan masyarakat, warga semakin mudah memperoleh pertolongan dan kepastian, anggota mendapat dukungan untuk bekerja secara profesional, serta proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel,” pungkasnya.