Kementerian UMKM Pastikan Pengusaha Terdampak Bencana Bisa Pulih dan Naik Kelas

JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat pendampingan bagi pengusaha UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana agar tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga terus tumbuh dan meningkatkan daya saing usaha.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menegaskan pemulihan UMKM pascabencana merupakan bagian dari mandat pemerintah yang membutuhkan penanganan serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.

“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam keterangan kepada media, Sabtu 3 Oktober.

Helvi menyampaikan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui bantuan Presiden. Khusus di Sumatera Barat, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38.000 UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.

Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Bantuan harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan pemulihan usaha sehingga pengusaha UMKM dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha. Selain menyalurkan bantuan Presiden, kami juga menjalankan pelatihan dan pendampingan agar ketika Bapak dan Ibu memulai usaha kembali, usaha tersebut dapat terus berjalan dan berkembang,” kata Helvi.

Ia menjelaskan, pemulihan usaha pascabencana membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Pengusaha UMKM tidak hanya menghadapi kerusakan alat produksi dan kehilangan persediaan, tetapi juga harus membangun kembali basis pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Pendampingan kini diarahkan untuk membantu pengusaha UMKM memperbaiki kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.

Kementerian UMKM sebelumnya telah mengawali komitmen pendampingan melalui aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program tersebut mengusung tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.

Melalui pendekatan tersebut, pengusaha UMKM diharapkan dapat menjalani proses pemulihan secara bertahap, mulai dari membangun kembali kesiapan untuk berusaha hingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, penguatan kapasitas diarahkan untuk mendukung pengusaha UMKM memasuki tahap pertumbuhan. Secara keseluruhan, program tersebut dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional, termasuk 752 peserta Regional II yang dipusatkan di Kota Padang.

Helvi menekankan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Dampak pendampingan harus tercermin dalam perkembangan nyata usaha, mulai dari perbaikan kualitas produk, peningkatan jumlah pesanan, perluasan pasar, hingga pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ungkap Helvi.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Helvi mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, serta berbagai mitra strategis lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengusaha UMKM memperoleh tindak lanjut yang jelas setelah mengikuti pendampingan, termasuk akses terhadap konsultasi, informasi layanan, pembiayaan, serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha.

DOk. Kementeri UMKM