BGN Minta Pemda Sidak Dapur MBG Dini Hari, Kepala SPPG Bisa Dipecat jika Abaikan SOP

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta ikut melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bahkan pada pukul 02.00 hingga 03.00 pagi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan kebersihan, kedisiplinan, dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat MBG.

“Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list apa yang harus ada dan tidak ada,” kata Sudaryono saat peresmian 480 SPPG di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikutip dari Antara, Jumat, 2 Oktober.

Saat ini terdapat 27.022 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 480 SPPG yang diresmikan berada di 16 provinsi, terutama wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) dan daerah dengan angka stunting tinggi.

“Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur, minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, tempat yang stuntingnya tinggi, dan di tempat-tempat yang memang anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujarnya.

Pengawasan juga diperketat dari dalam. Sudaryono mewajibkan kepala SPPG berada bersama tim di dapur mulai pukul 02.00. Kehadiran mereka harus tercatat.

Ia bahkan menyiapkan sanksi pemecatan bagi kepala SPPG yang tidak serius menjalankan standar operasional prosedur atau SOP.

“Kepala SPPG yang tidak sungguh-sungguh, siap-siap saya pecat kalau tidak jalankan SOP. Mohon maaf ini karena kesehatan nyawa orang sangat berharga daripada saya harus pertahankan satu orang,” katanya.

BGN juga memberlakukan presensi melalui Zoom sejak pukul 02.00. Kehadiran petugas di sekitar 27 ribu dapur MBG dipantau oleh jajaran pimpinan BGN.

Menurut Sudaryono, pengawasan tidak hanya menyangkut kehadiran. Makanan harus diberi label batas waktu konsumsi, petugas wajib menggunakan sarung tangan, dan proses pengolahan harus mengikuti standar kebersihan.

“Kalau yang memotong kubis di lantai, jangan diteruskan, lakukan sesuai SOP dan standar higienitas,” ujarnya.

Sudaryono meminta kepala dapur melatih petugas agar seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar. Pemda juga diminta ikut memeriksa SPPG dan sekolah penerima manfaat untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap aman.