Putin Rahasiakan Data Ekspor Minyak Rusia, Persulit Penerapan Sanksi Barat

JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin memperketat kerahasiaan data industri energi, mulai dari produksi kilang minyak hingga harga dan jalur pengiriman ekspor. Kebijakan ini ditujukan untuk mempersulit penerapan sanksi Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat terhadap Rusia.

Menurut Anadolu Agency yang dikutip Antara, Selasa, 29 September, Putin menandatangani dekret tersebut pada Senin, 28 September. Aturan baru itu memperluas daftar informasi energi yang tidak boleh diungkapkan kepada publik.

Dalam dokumen yang diterbitkan melalui portal informasi hukum resmi Rusia, pemerintah menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk merespons tindakan AS serta negara dan organisasi internasional yang bergabung dengannya.

Pemerintah Rusia menyebut tindakan negara-negara tersebut tidak bersahabat dan bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu menjadi dasar yang dicantumkan dalam dekret.

Salah satu informasi yang kini dibatasi adalah volume pengolahan minyak mentah dan hasil produksi kilang minyak Rusia.

Pembatasan juga mencakup jenis, jumlah, dan harga produk energi yang diekspor. Identitas penjual, pembeli, serta pihak perantara dalam transaksi tersebut tidak boleh disebarluaskan.

Aturan itu bahkan menjangkau informasi mengenai pembayaran, tanggal dan waktu pengiriman, sarana transportasi, jalur pengangkutan, terminal, hingga lokasi fasilitas penyimpanan beserta koordinat geografisnya.

Dengan pembatasan tersebut, informasi mengenai perdagangan energi Rusia menjadi semakin sulit diakses oleh pihak luar.

Putin juga membatasi akses terhadap statistik gabungan kepabeanan dan data rencana volume penjualan produk minyak serta komoditas energi lainnya.

Informasi yang masuk dalam daftar pembatasan tidak boleh disebarluaskan melalui media massa maupun internet. Pengecualian diberikan kepada perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai kegiatan mereka sendiri.

Akses terhadap data tersebut juga dapat diberikan dengan persetujuan pemilik informasi. Sementara itu, instansi pemerintah tetap dapat mengaksesnya sepanjang sesuai dengan kewenangan hukum masing-masing.

Kebijakan ini memperluas pembatasan data energi yang sebelumnya telah diterapkan Rusia, termasuk terhadap informasi produksi minyak mentah.

Pemerintah Rusia diberi waktu 10 hari untuk menetapkan kode produk yang terkena pembatasan. Dalam periode yang sama, pemerintah harus menyetujui aturan pemrosesan data secara otomatis dari sistem informasi negara.

Dekret tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani Putin pada 28 September.