Multilateralisme Harus Mampu Beradaptasi, Merespons dan Memberi Hasil Nyata

JAKARTA – Multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons dan memberi hasil nyata atau akan kehilangan kepercayaan yang tanpanya multilateralisme tidak akan dapat bertahan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan National Statement dalam Sesi Debat Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Hari Sabtu (26/9) sore waktu setempat.

Menlu Sugiono mengatakan, Indonesia dan PBB sama-sama lahir setelah kehancuran dalam Perang Dunia Kedua 81 tahun silam.

“Kita bangkit dari dunia yang hancur akibat perang, dengan keyakinan bersama, umat manusia tidak boleh lagi membiarkan masa depannya ditentukan oleh perang dan perpecahan,” kata Menlu RI dalam UN Web TV (27/9).

“Dan kita memiliki janji pendirian yang sama untuk membangun masa depan yang damai,” tandasnya.

Lebih lanjut Menlu RI mengatakan, selama delapan dekade terakhir PB telah berupaya untuk mewujudkan janji tersebut menjadi kemajuan, di mana “bangsa-bangsa bebas dari kolonialisme, globalisasi mengubungkan perekonomian, teknologi mengubah masyarakat dan pembangunan taraf hidup miliaran orang.”

Namun, lanjut Menlu RI, kemajuan yang dicapai tidak berjalan linier dengan dunia telah menghadapi krisis keuangan, pandemi global, persaingan geopolitik dan konflik di berbagai belahan dunia.”

Menurutnya, “transformasi dan krisis yang dilalui memberikan pelajaran yang jelas, perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme harus tangguh.”

“Multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, memberikan hasil nyata,” jelas Menlu RI.

“Karena multilateralisme yang tidak mampu memberikan hasil nyata akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan tanpa kepercayaan, multilateralisme tidak dapat bertahan,” tegasnya.

“Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dengan bangsa yang tangguh. Hal ini bermula dari dalam negeri,” tandasnya.

Lebih lanjut Menlu RI mengatakan, konsep ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Indonesia sejak tahun 1960-an serta serta Kawasan Asia Tenggara yang tumbuh sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dengan ASEAN sebagai perekat dengan persatuan dan sentralitas yeng tetap harus beradaptasi, relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Ketahanan di tingkat nasional dan kawasan harus diimbangi oleh sistem multilateral yang mampu mendukung dan melestarikannya. Di sinilah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap tak tergantikan,” jelas Menlu RI.

“PBB memberikan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa harus menempuh jalan konflik. PBB menyediakan aturan bersama saat kepentingan-kepentingan saling bersaing. Dan PBB memungkinkan kita untuk memadukan kapasitas kita, ketika tidak ada satu negara pun yang dapat bertindak secara efektif sendirian,” urainya.

“Inilah alasan mengapa Indonesia terus menaruh kepercayaan pada PBB. Namun, meyakini PBB juga berarti meyakini bahwa organisasi ini harus berkembang seiring dengan dunia yang dilayaninya,” katanya.

“Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah mengurangi multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih baik. Sistem multilateral yang relevan untuk abad ke-21 harus lebih representatif, lebih tangkas, dan lebih mampu memberikan hasil nyata,” tandasnya.

Menlu RI menambahkan, transformasi kelembangaan “tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, urgensi tantangan menuntut kita bertindak sekarang.”

“Kita harus memulainya dengan memperkuat kapasitas kolektif kita untuk menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan situasi kemanusiaan, menjaga perdamaian, pembangunan dan kerja sama,” tandasnya, seraya menambahkan “arsitektur keuangan juga harus berevolusi.”